SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan gratis “GratisPol” sangat bergantung pada keakuratan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat membahas efektivitas kebijakan pendidikan dalam rapat koordinasi lintas sektor, Jumat (16/5/2025).
Menurut Yenni, ketidakpastian jumlah peserta setiap tahun menjadi tantangan utama dalam mengelola anggaran program yang menyasar ribuan pelajar ini.
Tanpa proyeksi anggaran yang presisi, program bisa terhenti atau berjalan tidak optimal di tengah jalan.
“Fluktuasi jumlah peserta dari tahun ke tahun menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam merancang anggaran. Jangan sampai karena salah hitung, pelajar yang sudah mendaftar tidak bisa menikmati manfaat program ini,” ujarnya.
Yenni menyebut bahwa GratisPol merupakan salah satu program unggulan yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Namun, keberlanjutan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim terus mendorong agar perencanaan anggaran tidak hanya berfokus pada data tahun sebelumnya, tetapi juga memperhitungkan dinamika sosial dan pertumbuhan jumlah siswa yang cukup signifikan di beberapa kabupaten/kota.
“Setiap tahun kita harus punya baseline baru. Jangan hanya copy-paste anggaran tahun lalu. Harus ada kalkulasi berbasis data lapangan, termasuk peningkatan jumlah lulusan SMA yang mendaftar,” jelas Yenni.
Dalam catatan DPRD, sejak diluncurkan, GratisPol telah menjangkau lebih dari 12.000 peserta didik dari berbagai wilayah Kaltim.
Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan hingga 18% peserta baru, yang sempat memicu kekurangan dana pada triwulan terakhir.
Yenni pun mengusulkan agar ke depan program ini diintegrasikan dengan sistem perencanaan digital yang bisa memantau tren pendaftaran secara real-time.
Dengan demikian, pemerintah dapat lebih cepat menyesuaikan alokasi anggaran bila terjadi lonjakan.
“Digitalisasi sangat membantu. Kalau kita punya data yang cepat dan akurat, maka proses penganggaran bisa lebih fleksibel dan responsif. Ini penting agar tidak ada anak-anak Kaltim yang tertinggal dalam akses pendidikan,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kaltim juga berencana membentuk panitia kerja (panja) khusus untuk memantau pelaksanaan GratisPol.
“Fokus panja ini adalah menilai efektivitas, transparansi anggaran, serta dampak program terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah,” pungkasnya. (Adv)
