SINTESANEWS.ID – Keluhan masyarakat Samarinda terkait krisis air bersih kembali mengemuka. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Zayid Muziburrachman, menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami warga di kawasan Sempaja, khususnya permukiman warga Buton, yang hingga kini belum menikmati layanan air bersih secara layak.

Zayid menyebut, meski secara geografis wilayah tersebut masih berada di pusat kota, pelayanan air bersih dari PDAM belum maksimal. Ia menilai hal ini sebagai indikasi lemahnya manajemen distribusi air bersih di ibu kota provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau yang di pinggiran saja sulit, ini di tengah kota saja belum maksimal. Ini seharusnya jadi tamparan untuk semua pihak yang punya tanggung jawab,” kata Zayid saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan publik, Kamis (15/5/2025).

Permasalahan air bersih di kawasan Sempaja disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Warga harus mengandalkan sumur bor atau membeli air secara mandiri, yang tentu menambah beban ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Zayid mengungkapkan, dirinya telah beberapa kali berkoordinasi dengan anggota DPRD Kota Samarinda untuk mendorong agar keluhan ini diteruskan ke Wali Kota dan jajaran PDAM secara langsung. Namun hingga saat ini, ia menilai respons yang diterima masih belum memuaskan.

Ia menekankan bahwa meskipun kewenangan utama terkait layanan air bersih berada di pemerintah kota, bukan provinsi, hal itu tidak menyurutkan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus menyuarakan hak dasar masyarakat.

“Kami di provinsi tetap punya tanggung jawab moral. Apalagi ini menyangkut kebutuhan paling mendasar. Jangan sampai masyarakat dibiarkan bergantung pada solusi darurat sepanjang waktu,” tegasnya.

Politikus PKS ini juga mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi air PDAM Samarinda, termasuk mengevaluasi perencanaan infrastruktur dan anggaran yang telah digelontorkan selama ini. Ia menilai ada potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan implementasi program.

Selain itu, Zayid meminta Pemerintah Kota Samarinda membuka ruang dialog lebih luas dengan warga terdampak, untuk mendengar langsung keluhan serta menjelaskan rencana jangka pendek dan panjang dalam mengatasi persoalan air bersih.

“Ini soal transparansi. Kalau memang ada kendala teknis atau anggaran, sampaikan ke publik. Jangan sampai diam saja, sementara masyarakat harus membeli air setiap hari,” pungkasnya. (Adv)