SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor sosial dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun mendatang. Ia menilai sektor ini sering kali kurang mendapatkan perhatian meskipun menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Karena saya basic-nya memang sosial, jadi apapun yang berbau sosial, kalau memang bisa dibantu anggarannya, ya lakukan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Menunggu siapa lagi?” ujarnya, Kamis (29/5/2025), saat ditemui di Samarinda.
Yenni menegaskan bahwa urusan sosial tidak bisa ditunda atau dikesampingkan dalam perencanaan anggaran. Menurutnya, keberpihakan terhadap sektor sosial merupakan bentuk nyata dari peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat secara langsung.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya bahwa hingga saat ini, program-program sosial seperti perlindungan anak, kesehatan untuk warga miskin, dan bantuan pendidikan masih sering terpinggirkan dibanding proyek infrastruktur fisik.
“Kalau itu memang untuk membantu dan mempermudah orang banyak, maka harus dilaksanakan,” tegas politisi yang dikenal vokal dalam isu-isu kesejahteraan ini.
Menurut Yenni, tanggung jawab DPRD tidak berhenti pada legislasi dan pengawasan semata, tetapi juga mencakup advokasi anggaran. Ia menekankan bahwa anggota dewan harus aktif mencari solusi jika alokasi anggaran untuk sektor sosial belum tersedia.
“Itu memang tugas kita, tugas yang melekat. Kita dipilih rakyat untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Jadi kalau anggarannya ada, ya bantu. Kalau tidak ada, maka tugas kita juga untuk mencari cara agar anggaran itu bisa tersedia,” katanya.
Beberapa sektor yang disebut Yenni mendesak untuk mendapatkan perhatian anggaran antara lain layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, program perlindungan anak dan perempuan, serta beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Ia menilai, intervensi anggaran dalam program sosial berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan menjadi indikator penting dari keberhasilan pembangunan.
“Pembangunan manusia jauh lebih penting. Infrastruktur penting, tapi manusia yang sehat, berpendidikan, dan sejahtera adalah pondasi sebenarnya dari kemajuan daerah,” tutupnya.(Adv)
