SINTESANEWS.ID – Menanggapi kebijakan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada keterbatasan ruang gerak anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengambil terobosan baru dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pihak legislatif sepakat mengalihkan alokasi anggaran yang biasa digunakan untuk selebrasi seremonial menjadi deretan program pelayanan publik berbasis kepedulian sosial.
Langkah ini dirancang sebagai bentuk efisiensi anggaran daerah sekaligus upaya nyata dalam menghadirkan kebermanfaatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Tepian.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan bahwa peringatan hari kemerdekaan tahun ini dirancang lebih efisien tanpa mengurangi kekhidmatan serta makna historisnya. Menurutnya, momentum perayaan nasional seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian antarwarga.
“Kondisi keuangan daerah saat ini menuntut kita untuk lebih bijak dalam menentukan prioritas pengeluaran. Daripada menghabiskan anggaran untuk acara seremonial yang besar, kami memilih mengalokasikannya ke kegiatan sosial yang manfaatnya bisa diakses langsung oleh masyarakat,” jelas Helmi.
Dalam merealisasikan konsep tersebut, DPRD Kota Samarinda menggalang kerja sama lintas instansi dengan menggandeng Dinas Kesehatan Kota Samarinda serta RSUD Inche Abdoel Moeis. Bentuk kolaborasi ini diwujudkan melalui penyediaan posko pemeriksaan kesehatan gratis dan aksi donor darah massal.
Melalui pendekatan ini, pola peringatan HUT RI diubah dari acara yang bersifat penonton menjadi wadah partisipasi publik, di mana warga pra-sejahtera dan masyarakat umum mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
Helmi menambahkan, efisiensi operasional dapat dicapai berkat komitmen gotong royong antar-perangkat daerah. Dengan mengoptimalkan fungsi dan fasilitas yang ada di setiap instansi, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal tanpa perlu memunculkan pos belanja baru pada postur APBD.
“Dengan kerja sama lintas sektor, seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik tanpa memberikan beban tambahan pada operasional maupun anggaran daerah,” tambahnya.
Seluruh rangkaian aksi kemanusiaan ini dipusatkan di halaman Kantor DPRD Kota Samarinda dan terbuka bagi masyarakat umum. Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen parlemen daerah untuk menjadikan Gedung Rakyat sebagai ruang yang ramah, terbuka, dan inklusif bagi seluruh lapisan warga. (ADV/RZL)
