SINTESANEWS.ID – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai tidak harus ditempuh dengan menambah beban masyarakat melalui kebijakan baru. Sebaliknya, Pemerintah Kota Samarinda didorong untuk lebih fokus membenahi sistem pengelolaan pendapatan serta menutup berbagai potensi kebocoran yang masih terjadi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan capaian PAD hingga memasuki pertengahan tahun anggaran masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Berdasarkan evaluasi sementara, realisasi penerimaan dari sejumlah sektor telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif.
“Kalau melihat progres saat ini masih on track. Semester pertama juga belum berakhir, sehingga capaian pendapatan masih sesuai dengan tahapan yang direncanakan,” ujarnya.
Meski demikian, Iswandi mengingatkan masih terdapat ruang yang perlu dibenahi agar target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, langkah paling efektif adalah memperkuat pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan yang sudah ada, sehingga potensi kebocoran dapat diminimalkan.
Ia menilai optimalisasi PAD harus dilakukan melalui peningkatan tata kelola, mulai dari sistem pendataan, pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan tanpa harus menerapkan kebijakan yang berpotensi membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
“Yang perlu dimaksimalkan adalah potensi yang sudah ada. Jangan sampai kebocoran masih terjadi sementara pemerintah justru mencari sumber pungutan baru,” katanya.
Menurut Iswandi, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan mengelola pendapatan harus memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan. Evaluasi berkala juga diperlukan agar setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Ia menambahkan, peningkatan PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan Kota Samarinda. Semakin optimal penerimaan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai program pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Karena itu, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan pendapatan. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi faktor penting agar setiap potensi penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal sekaligus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Dengan langkah tersebut, DPRD berharap target PAD tahun ini dapat tercapai tanpa menambah beban masyarakat, melainkan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan terhadap seluruh sumber pendapatan yang dimiliki Kota Samarinda. (ADV/RZL)
