SINTESANEWS.ID — Pemerintah Kota Samarinda didorong untuk tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang selama ini menjadi penopang utama keuangan daerah. DPRD Samarinda menilai masih terdapat sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target mencapai Rp1,3 triliun.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. Menurutnya, peningkatan PAD menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal dan ketidakpastian dana transfer dari pemerintah pusat.
Deni menilai penguatan pendapatan daerah harus dilakukan melalui pemetaan dan optimalisasi berbagai sumber yang telah tersedia. Namun, langkah tersebut tidak boleh diterjemahkan sebagai upaya menaikkan beban masyarakat.
Ada tiga pendekatan yang menurut DPRD perlu diperkuat pemerintah kota, yakni intensifikasi terhadap sumber pendapatan yang sudah berjalan, ekstensifikasi dengan membuka sumber penerimaan baru, serta inovasi dalam mengembangkan potensi usaha daerah.
“Yang pertama kami menyarankan adanya intensifikasi terhadap sumber PAD yang ada di Kota Samarinda yang selama ini penopang terbesar adalah pajak,” ujar Deni.
Intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan optimalisasi terhadap sektor-sektor yang selama ini menjadi sumber penerimaan. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak selalu harus dilakukan melalui penambahan jenis pungutan baru.
Di sisi lain, DPRD juga melihat peluang dari sektor di luar pajak. Pariwisata menjadi salah satu bidang yang dinilai belum memberikan kontribusi secara maksimal terhadap pendapatan daerah, meskipun aktivitas dan potensinya mulai berkembang di Samarinda.
Deni menilai pemerintah kota perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengembangkan sektor tersebut. Pengelolaan destinasi, aktivitas ekonomi pendukung, hingga keterlibatan pelaku usaha lokal dapat diarahkan agar pertumbuhan pariwisata turut memberi dampak terhadap penerimaan daerah.
“Pariwisata yang ada di Kota Samarinda ini banyak mulai tumbuh, tapi pemerintah kota belum hadir di sana. Ini juga menjadi sumber PAD kita,” katanya.
Selain pariwisata, peluang investasi juga dinilai dapat menjadi bagian dari strategi memperluas basis ekonomi daerah. DPRD mendorong agar aktivitas investasi tidak berhenti pada penciptaan kegiatan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah secara proporsional.
Sementara dari sisi inovasi, pengembangan usaha milik pemerintah daerah juga menjadi perhatian. Salah satu contoh yang disebut adalah bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Pemkot Samarinda yang dinilai dapat dikembangkan sebagai sumber penerimaan alternatif.
Meski demikian, DPRD mengingatkan agar agenda peningkatan PAD tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan fiskal, termasuk pemungutan pajak daerah, harus disusun dengan memperhatikan kemampuan warga sehingga target pendapatan tidak berujung pada tekanan ekonomi baru.
“Kita ingin bahwa di tengah efisiensi ini banyak masyarakat kita yang kondisinya kurang bagus, kita tidak ingin. Makanya menggali lebih dalam lagi tapi tidak memberatkan masyarakat,” tegas Deni.
DPRD Samarinda berharap berbagai strategi tersebut dapat mulai dioptimalkan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2027. Dengan PAD yang semakin kuat, ketergantungan terhadap dana transfer diharapkan dapat ditekan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tepian. (ADV/RZL)
