SINTESANEWS.ID – Di tengah kebijakan penataan tenaga honorer yang terus bergulir secara nasional, keberadaan guru honorer di Kota Samarinda dinilai masih memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan dunia pendidikan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian kalangan DPRD Samarinda mengingat masih banyak sekolah yang bergantung pada tenaga pengajar non-ASN untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar, terutama di sejumlah wilayah yang mengalami kekurangan guru tetap.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai penghapusan tenaga honorer tidak dapat dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Pasalnya, hingga saat ini guru honorer masih menjadi ujung tombak pendidikan, khususnya pada sekolah yang belum memiliki tenaga pendidik memadai.
“Fakta di lapangan menunjukkan keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru mengganggu pelayanan pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan solusi yang matang sebelum menerapkan kebijakan secara menyeluruh. Selain memperhatikan kebutuhan sekolah, aspek kesejahteraan dan kepastian status tenaga honorer juga dinilai harus menjadi prioritas.
Ia menambahkan, banyak guru honorer selama ini tetap menjalankan tugas mengajar dengan keterbatasan fasilitas maupun pendapatan yang belum memadai. Namun demikian, dedikasi mereka dinilai tetap besar dalam mendukung kualitas pendidikan daerah.
Anhar juga mendorong pemerintah agar memperluas formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi tenaga pendidik. Langkah tersebut dianggap penting untuk memberikan kepastian kerja sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan guru di sekolah-sekolah.
Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pengajar secara menyeluruh agar distribusi guru dapat berjalan lebih merata. Dengan demikian, sekolah tidak lagi mengalami ketimpangan jumlah tenaga pendidik.
Anhar berharap kebijakan penataan tenaga honorer nantinya tetap memperhatikan kepentingan dunia pendidikan dan tidak mengurangi kualitas layanan belajar bagi para siswa di Samarinda.(adv)
