SINTESANEWS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyuarakan semangat baru untuk mendorong peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan ekonomi Kukar.

Menurutnya, saatnya BUMD didorong menjadi pelaku utama dalam kegiatan bisnis daerah, terutama yang bersumber dari APBD.

“Bisnis migas, tambang, perkebunan, peternakan, dan pertanian semuanya sangat potensial. Tapi selama ini belum maksimal karena kita belum menyertai langkah itu dengan usaha nyata dan perhitungan bisnis yang matang,” tegas Yani, Kamis (07/08/2025).

Ia mengkritik kecenderungan selama ini di mana APBD hanya diposisikan sebagai dana pengeluaran tanpa memperhitungkan potensi return.

“Kalau kita keluarkan Rp1 triliun, Rp2 triliun, minimal bisa kembali Rp500 miliar dalam bentuk PAD. Itu logika bisnisnya,” jelasnya.

Yani menilai sudah saatnya BUMD mengambil bagian dalam tender-tender proyek infrastruktur yang dananya bersumber dari APBD.

“Selama ini, kontraktor swasta bisa untung. Padahal kalau BUMD kita ikut, keuntungannya bisa kembali ke daerah,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa selama ini BUMD belum diberi ruang optimal untuk bertindak sebagai kontraktor atau mitra proyek pemerintah.

Padahal, selain menambah PAD, keterlibatan BUMD bisa mengurangi kebocoran anggaran dan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang sehat.

“Kita harus dukung BUMD agar bisa berbisnis dan menghasilkan. Semua perusahaan besar sudah ada di Kukar. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk menjalin kerja sama antara BUMD dan perusahaan-perusahaan itu,” kata Yani.

Dengan pendekatan ini, Yani berharap akan tercipta siklus ekonomi daerah yang tidak hanya mengandalkan dana dari luar, tetapi juga dari keuntungan internal yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD Kukar telah memikirkan dan mendorong arah kebijakan ini.

“Kita di DPRD sudah memikirkan ini. Tinggal bagaimana implementasinya,” ujarnya.

Menurutnya, Kukar memiliki peluang besar untuk menjadi daerah dengan sistem keuangan daerah yang kuat, jika seluruh pihak bekerja sama, terutama dalam penguatan kelembagaan BUMD dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Semua ini hanya akan tercapai jika ada keseriusan dan langkah konkret. Kukar tidak boleh jalan di tempat. Kita harus jadi daerah yang mampu menghasilkan sendiri untuk rakyatnya,” pungkasnya. (Adv/fi)