SINTESANEWS.ID – Upaya menekan penyebaran HIV/AIDS di Kota Samarinda dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain mengoptimalkan layanan kesehatan, penguatan regulasi dan edukasi kepada masyarakat dipandang menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menyampaikan persoalan HIV/AIDS tidak dapat ditangani hanya melalui aspek pengobatan. Menurutnya, diperlukan langkah preventif yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Novan usai menghadiri dialog publik yang membahas urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait LGBTQ di Samarinda. Dalam forum itu, pembahasan difokuskan pada pentingnya regulasi sebagai salah satu instrumen pendukung dalam upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS dari perspektif kesehatan masyarakat.
Novan menilai keberadaan regulasi yang jelas akan memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pencegahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tetap harus dibarengi dengan edukasi yang berkesinambungan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan serta menghindari perilaku yang berisiko.
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari langkah pencegahan, peningkatan kesadaran masyarakat, deteksi dini, hingga pelayanan kesehatan bagi penyintas. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan hanya berfokus pada penanganan ketika kasus telah terjadi.
DPRD Kota Samarinda juga mendorong sinergi lintas sektor dalam memperkuat kampanye kesehatan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dinilai menjadi faktor penting untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS di daerah.
Selain itu, Novan mengingatkan bahwa tingginya angka kasus HIV di Samarinda perlu menjadi perhatian bersama. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi momentum untuk memperkuat upaya promotif dan preventif melalui penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.
Ia berharap berbagai kebijakan yang disusun pemerintah nantinya tidak hanya memperkuat aspek regulasi, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas edukasi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan melindungi generasi muda dari berbagai risiko penyakit menular. (ADV/RZL)
