SINTESANEWS.ID – Komisi II DPRD Kota Samarinda mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang tidak hanya berfokus pada besaran alokasi dana, tetapi juga mampu menghasilkan capaian yang terukur. Penegasan itu disampaikan saat pembahasan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menyusul usulan kenaikan anggaran pengelolaan aset pada tahun mendatang.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, menilai setiap peningkatan anggaran harus memiliki dasar perencanaan yang kuat. Menurutnya, besarnya dana yang dialokasikan dari APBD wajib diikuti target kinerja yang jelas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pemerintah maupun masyarakat.
Ia menuturkan, fungsi pengawasan DPRD bukan hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga mengawal agar setiap program mampu menghasilkan output dan outcome yang dapat diukur. Karena itu, penjelasan mengenai sasaran, indikator keberhasilan, hingga dampak program menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.
“Kami ingin setiap anggaran yang diusulkan memiliki target yang jelas. Jangan sampai terjadi kenaikan anggaran yang cukup besar, tetapi hasil yang diperoleh hanya sebatas laporan administrasi,” ujarnya.
Rusdi menjelaskan, perhatian DPRD juga tertuju pada program pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Menurutnya, pengelolaan aset pemerintah harus terus diperkuat agar aset yang dimiliki daerah dapat terdata dengan baik, terlindungi secara hukum, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan.
Ia mendorong BPKAD mempercepat penerapan sistem pengelolaan aset berbasis digital yang mampu menghadirkan data secara terpadu. Melalui sistem tersebut, seluruh aset pemerintah dapat dipantau secara lebih akurat, mulai dari status kepemilikan, pemanfaatan oleh pihak ketiga, hingga masa berlaku kerja sama yang sedang berjalan.
Pemanfaatan teknologi, lanjutnya, juga akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Sistem yang terintegrasi diyakini dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi sekaligus membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat ketika terdapat aset yang harus segera ditindaklanjuti.
Rusdi menambahkan, pengalaman pengelolaan aset di sejumlah kawasan harus menjadi pelajaran agar tidak kembali menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia berharap setiap kerja sama pemanfaatan aset daerah diawasi secara berkala sehingga pemerintah memiliki kepastian dalam menentukan langkah setelah masa perjanjian berakhir.
Di sisi lain, Komisi II menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola keuangan daerah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Evaluasi terhadap usulan anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Melalui pengawasan yang lebih ketat, DPRD berharap pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Samarinda semakin profesional. Dengan perencanaan yang matang, target yang terukur, serta dukungan sistem yang modern, aset daerah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan Kota Samarinda secara berkelanjutan. (ADV/RZL)
