SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil.
Hal ini disampaikan saat dirinya melaksanakan reses tahap II masa sidang III di RT 19 Batu Dinding, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Rabu malam (7/8/2025).
Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Abdul Rasid mengungkapkan bahwa warga di Batu Dinding mengusulkan perhatian terhadap sektor perikanan yang selama ini menjadi salah satu potensi ekonomi lokal.
Masyarakat berharap adanya dukungan pemerintah untuk pengembangan usaha perikanan rakyat yang selama ini masih berjalan secara swadaya.
“Beberapa kelompok yang ada di sini mengusulkan bagaimana sektor perikanan ini bisa mendapatkan perhatian. Makanya saya sampaikan, nanti diusulkan saja. Kalau memang memungkinkan, peluang yang ada akan kita perjuangkan,” ujar Rasid.
Menurutnya, kegiatan budidaya ikan sebenarnya sudah mulai dijalankan oleh sebagian warga.
Beberapa di antaranya sudah memiliki keramba dan kotak ikan secara mandiri.
Namun, kapasitas usaha ini masih terbatas dan belum bisa menopang peningkatan ekonomi masyarakat secara luas.
“Kalau sekarang ada beberapa kotak, mungkin ada beberapa keramba, mudah-mudahan nanti ada penambahan-penambahan keramba lainnya. Ini bisa menjadi usaha masyarakat di sini untuk meningkatkan ekonominya,” lanjutnya.
Abdul Rasid menyadari kondisi geografis Batu Dinding yang menantang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat harus didukung membuka peluang usaha sendiri.
Ia mengapresiasi inisiatif warga untuk tidak tinggal diam, dan berharap ke depan kegiatan ini bisa lebih berkembang dengan bantuan pemerintah.
“Kondisi Batu Dinding seperti yang teman-teman lihat sendiri. Jadi memang harus ada upaya dari masyarakat untuk meningkatkan atau membuka peluang usaha. Itu yang terpenting,” katanya.
Namun, Rasid juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kerja sama resmi antara masyarakat dan Dinas Perikanan Kukar.
Kegiatan perikanan di daerah tersebut masih sepenuhnya mengandalkan inisiatif dan swadaya warga.
“Sementara belum ada kerja sama dengan Dinas Perikanan. Masih swadaya saja ini. Makanya perlu campur tangan dan keterlibatan pemerintah agar bisa berkembang lebih baik,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, Abdul Rasid pun berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini dalam pembahasan anggaran.
Jika belum bisa direalisasikan tahun ini, ia menyatakan akan memperjuangkannya pada tahun anggaran 2026.
Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat bahwa suara mereka tidak hanya didengar, tapi juga akan diperjuangkan di ruang-ruang kebijakan. (Adv/fi)
