SINTESANEWS.ID – Kasus dugaan pencabulan terhadap santri di salah satu pesantren di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menjadi perhatian serius.

Komisi IV DPRD Kukar menegaskan bahwa langkah cepat harus diambil untuk mencegah masalah serupa terulang kembali.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (19/08/2025) menghasilkan keputusan penting, yaitu pembentukan tim kerja ad hoc.

Tim ini akan bergerak paralel mengkaji strategi yang paling tepat untuk menuntaskan persoalan.

“Dari rapat, kita akan membentuk tim kerja ad hoc secara paralel untuk mencari tahu langkah-langkah strategis yang bisa diambil,” ujar Andi Faisal.

Menurutnya, tim ini akan berfungsi sebagai motor penggerak dalam mencari solusi komprehensif, baik jangka pendek maupun panjang.

Faisal menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap biasa.

“Tadi sudah disampaikan oleh seluruh forum bahwa ini memang masalah serius,” ungkapnya.

“Fokus kita adalah bagaimana pelaku mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya,” tambahnya.

Selain memastikan proses hukum berjalan, DPRD Kukar juga menekankan pentingnya pendampingan terhadap korban dan keluarga.

Tim kerja yang dibentuk akan turut mengawal pemulihan kondisi korban agar bisa kembali normal.

Langkah ini, menurut Faisal, juga menjadi bukti bahwa DPRD Kukar tidak hanya hadir di ruang rapat, tetapi benar-benar turun untuk memastikan keadilan dan perlindungan anak di pesantren.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan tim kerja ad hoc ini bukan hanya untuk satu pesantren, melainkan akan menjadi pintu masuk dalam merumuskan sistem pengawasan lebih baik di semua pesantren di Kukar.

Komisi IV DPRD Kukar berkomitmen mengawal kasus ini secara serius, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis agama tetap terjaga. (Adv/fi)