SINTESANEWS.ID – Dalam rapat yang membahas kelanjutan Perda tentang masyarakat adat, Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian, menyuarakan pentingnya peneguhan identitas budaya lokal melalui penamaan infrastruktur publik.

Politisi dari Fraksi Gerindra itu mengusulkan agar nama-nama gedung pemerintahan, jalan, dan fasilitas umum lainnya di Kukar mencerminkan tokoh adat dan pahlawan lokal.

“Kenapa gedung-gedung di Kantor Bupati hanya diberi nama A atau B? Padahal banyak tokoh adat dan pahlawan kita yang bisa dijadikan inspirasi,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, revitalisasi nama-nama fasilitas publik merupakan bagian dari upaya melestarikan kebanggaan dan jati diri masyarakat Kutai Kartanegara. Ia mencontohkan bahwa di banyak daerah lain, penghargaan terhadap tokoh lokal sudah menjadi praktik umum yang efektif menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya.

“Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Ini bukan soal nama semata, tapi penghargaan terhadap sejarah dan warisan leluhur,” tegasnya.

Sopan juga menyebut bahwa usulan tersebut telah ia diskusikan dengan tokoh masyarakat dan rekan sesama anggota dewan. Ia berharap ide ini masuk dalam program revitalisasi fasilitas publik yang akan datang.

“Ini bisa dimulai dari RPP revitalisasi. Pemerintah daerah tinggal mengakomodasi dan melibatkan komunitas adat serta sejarawan lokal dalam prosesnya,” sarannya.

Usulan ini pun mendapat tanggapan positif dari beberapa tokoh adat yang hadir, yang menganggap bahwa simbolisasi identitas dalam ruang publik bisa menguatkan rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat terhadap budayanya sendiri.

“Dengan penamaan yang tepat, kita bisa memperkuat semangat kebangsaan sekaligus kearifan lokal,” tutupnya. (Adv/fi)