SINTESANEWS.ID – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti pentingnya pengisian jabatan kosong di lingkup Pemerintah Kabupaten Kukar agar segera dilakukan dengan mempertimbangkan profesionalisme dan efektivitas kinerja.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang kosong terlalu lama bisa berdampak pada tersendatnya pelayanan publik dan kebijakan teknis.

“Jabatan-jabatan itu kan harus segera diisi. Jangan dibiarkan terlalu lama kosong karena akan berdampak ke bawah. Sementara pekerjaan terus berjalan, pelayanan ke masyarakat juga tetap harus maksimal,” kata Ahmad Yani usai Rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, penempatan pejabat pada posisi tertentu harus dilakukan secara tepat dan selektif.

DPRD Kukar, kata Yani, tidak ingin ada pejabat yang menjabat di dua tempat sekaligus atau merangkap jabatan, karena justru dapat mengganggu konsentrasi dan kualitas kinerja.

“Kalau satu orang merangkap dua jabatan, itu bukan solusi. Kita ingin penempatan jabatan itu benar-benar sesuai kompetensinya. Orang bisa fokus, bekerja dengan baik, dan hasilnya maksimal,” tegasnya.

Ia pun menekankan perlunya komitmen dari pemerintah daerah untuk menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai bidang keahliannya, bukan karena kedekatan personal atau kepentingan sesaat. Proses seleksi pun seharusnya dilakukan secara terbuka dan objektif.

“Kami di DPRD mendorong agar pengisian jabatan dilakukan secara profesional. Jangan ada pertimbangan subjektif yang malah merugikan organisasi. Jangan sampai muncul kesan jabatan dijadikan hadiah,” tambahnya.

Ahmad Yani juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan dedikasi.

Oleh karena itu, ia berharap setiap ASN yang kelak dipilih mengisi jabatan kosong bisa menunjukkan integritas, komitmen kerja, dan kepemimpinan yang memadai.

Ia mengapresiasi kerja keras para ASN yang saat ini merangkap tugas sambil menunggu pengisian pejabat definitif. Namun, menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus.

“Itu bukan hal yang sehat bagi organisasi. Mereka juga butuh kepastian dan kejelasan,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kukar dapat segera mengambil langkah strategis untuk mengisi jabatan-jabatan penting yang kosong, demi mendukung kinerja pembangunan dan pelayanan publik yang optimal di Kukar. (Adv/fi)