SINTESANEWS.ID – Isu perlindungan sosial dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih belum menyentuh kebutuhan kelompok rentan secara menyeluruh.

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, mengungkapkan kegelisahannya terkait belum tampaknya aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam indikator RPJMD yang tengah dibahas.

Menurut Desman, perlindungan sosial seharusnya tidak sekadar menjadi daftar indikator, melainkan cerminan dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang paling rentan.

“Saya memperhatikan bahwa dalam indikator perlindungan sosial belum tampak secara eksplisit adanya aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak. Apabila hal ini memang belum masuk, saya mohon dipertimbangkan untuk ditambahkan,” ujarnya, Senin (04/08/2025).

Ia juga menyinggung pentingnya mencantumkan perlindungan bagi pekerja rentan, terutama melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

Desman mempertanyakan apakah RPJMD tersebut sudah mengacu pada regulasi yang telah ada, termasuk perda tentang perlindungan tenaga kerja informal.

“Saya ingin mengonfirmasi apakah RPJMD ini sudah mengacu pada ketentuan yang ada dalam perda, khususnya yang menyangkut perlindungan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Ia menyebut pernah membaca perda yang berkaitan dengan hal ini, meski dirinya mengaku lupa nomor pastinya.

Hal lain yang juga menjadi perhatiannya adalah program BPJS gratis yang selama ini dinilai sangat membantu masyarakat.

Sayangnya, ia belum menemukan penyebutan program tersebut secara eksplisit dalam layanan dasar kesehatan di RPJMD.

Dengan menyampaikan sejumlah catatan tersebut, Desman berharap tim penyusun RPJMD bersama jajaran pemerintah daerah dapat mempertimbangkan usulan tersebut secara serius.

Baginya, arah pembangunan lima tahun ke depan harus menjamin keadilan akses layanan sosial bagi seluruh warga tanpa terkecuali. (Adv/fi)