SINTESANEWS.ID – Suasana rapat di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pagi itu berlangsung hangat namun sarat harapan. Senin, 21 Juli 2025, sejumlah Ketua RT dari wilayah Loa Duri Ulu dan sekitarnya datang menyampaikan satu hal yang sangat penting yaitu kebutuhan akan air bersih.
Duduk bersama mereka adalah para pemangku kepentingan, mulai dari Direktur Utama PDAM, perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), hingga Dinas Pekerjaan Umum (PU). Semua hadir untuk mendengar dan mencari solusi terbaik bagi warga.
Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk komitmen wakil rakyat dalam merespons cepat keluhan warga.
“Kami ingin memastikan bahwa warga Loa Duri Ulu dan sekitarnya mendapatkan pelayanan air yang memadai,” ujarnya usai rapat.
Aspirasi yang disampaikan para Ketua RT tak main-main. Mereka membawa kegelisahan warganya yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air bersih secara layak. Instalasi PDAM di wilayah tersebut dinilai perlu perbaikan dan peningkatan agar distribusi air dapat kembali normal.
“Kami mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat, dan tentu akan kami tindak lanjuti. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang hak dasar masyarakat akan layanan publik,” tambah Eko.
Tak hanya mendengar, DPRD Kukar melalui Komisi II juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses perbaikan instalasi air bersih ini dalam perubahan anggaran mendatang. Langkah ini dinilai krusial agar pelaksanaan teknis di lapangan tidak lagi terkendala birokrasi maupun pembiayaan.
“Kami ingin memastikan pelayanan air bersih bagi seluruh warga di Loa Duri Ulu dan Loa Janan Ulu berjalan optimal. Harapan kami, tidak ada lagi hambatan berarti dalam pelaksanaannya nanti,” ujar Eko.
Rapat dengar pendapat yang berlangsung terbuka dan lancar ini menjadi bukti bahwa DPRD Kukar tidak tinggal diam. Setiap keluhan yang masuk dijadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Terutama jika menyangkut kebutuhan dasar seperti air bersih, tidak ada kompromi bagi DPRD untuk bersikap setengah hati.
Ke depan, Eko Wulandanu berharap kolaborasi lintas sektor bisa terus ditingkatkan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi antara PDAM, dinas teknis, dan juga warga yang proaktif. Hanya dengan cara itu, semua persoalan bisa diselesaikan lebih cepat dan tepat,” pungkasnya. (Adv/fi)