SINTESANEWS.ID- Pada tanggal 6 Mei 2025, Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) penting untuk mengkaji pelaksanaan program pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Rapat yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD ini menjadi momen evaluasi tengah tahun yang dinantikan oleh banyak pihak.
Dipimpin oleh Ketua Komisi IV, M. Andi Faisal, atau yang akrab disapa Ical, rapat tersebut mengundang berbagai perwakilan mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Inspektorat, hingga Bappeda serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat kecamatan dan desa.
Keterlibatan stakeholder tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh atas realisasi program yang telah berjalan.
“Kami menaruh perhatian serius terhadap implementasi program yang telah dibiayai dari anggaran besar. Jangan sampai serapan anggaran tinggi, tapi hasilnya tak dirasakan maksimal oleh masyarakat,” ujar Ical.
Dalam diskusi, Ical menyoroti kinerja Disdikbud yang menurutnya belum sesuai dengan dana yang telah dialokasikan.
“Anggarannya triliunan, tapi pembangunan fisik sekolah dan sarana prasarana pendidikan masih jauh dari harapan. Banyak usulan dari UPT yang tidak terealisasi dengan baik,” jelasnya.
Ical menambahkan bahwa perbedaan signifikan antara usulan di level bawah dan realisasi program oleh dinas menunjukkan adanya masalah komunikasi dan perencanaan.
“Ini menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi agar program bisa berjalan sesuai tujuan,” tambahnya.
Tidak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi fokus evaluasi. Walaupun Dinkes dinilai lebih tertata dibanding Disdikbud, Komisi IV tetap memberikan catatan penting terkait manajemen anggaran.
“Pelayanan kesehatan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kukar, sehingga manajemen anggaran harus terus diperbaiki,” ujar Ical.
Komisi IV menegaskan bahwa RDP ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi dan konsultasi antar lembaga terkait.
Diharapkan langkah ini dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami berharap melalui rapat ini, pelaksanaan program pembangunan akan lebih transparan dan berdampak langsung ke masyarakat khususnya di dua sektor vital ini, pendidikan dan kesehatan,” tutup Ical. (Adv/fi)
