SINTESANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) didorong untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru atau Perseroda yang fokus mengelola potensi sektor energi dan sumber daya alam secara optimal.
Dorongan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kukar, Ria Handayani, dalam rapat pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kukar 2025–2029, Senin (04/08/2025) di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar.
Ria menyoroti masih belum adanya Perseroda yang secara khusus mengelola Participating Interest (PI) di beberapa blok migas yang berada di wilayah Kukar, seperti Blok Mahakam, Sanga-Sanga, dan lainnya.
“Selama ini pengelolaan PI biasanya dilakukan oleh satu Perseroda di tiap blok. Kita belum punya itu secara maksimal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri, seharusnya tiap blok migas bisa dikelola oleh Perseroda yang ditunjuk pemerintah daerah. Namun, Kukar dinilai belum mengambil langkah konkret untuk itu.
Lebih lanjut, Ria juga menyoroti potensi lain dari sektor kelapa sawit.
Menurutnya, lahan sawit di Kukar sangat luas, tetapi belum didukung dengan keberadaan industri hilir yang dikelola daerah.
“Kita punya lahan sawit yang sangat luas, tapi tidak punya pabrik lanjutan seperti di Bontang atau Kutim. Padahal mereka sudah buat pabrik untuk metanol, minyak goreng, hingga solar,” tegasnya.
Menurut Ria, jika Kukar memiliki pabrik lanjutan sawit yang dikelola oleh Perseroda, maka pendapatan asli daerah (PAD) bisa ditingkatkan signifikan.
Hal ini juga akan membuka lapangan kerja baru dan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal.
Pembentukan Perseroda bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk kemandirian daerah dalam mengelola aset dan potensi sendiri.
“Kalau kita hanya jadi penonton sementara kekayaan alam kita diambil pihak lain, ini sangat merugikan,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menyusun rencana pembentukan Perseroda baru dan menjadikannya bagian dari strategi RPJMD ke depan.
“Ini bukan hanya soal pendapatan, tapi keberanian daerah dalam mengelola sumber daya sendiri,” tutup Ria. (Adv/fi)
