SINTESANEWS.ID – Dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kukar 2025–2029 yang digelar Senin (4/8/2025), Anggota Komisi III DPRD Kukar, Sarpin, menyampaikan kritik dan saran tajam terkait belum maksimalnya pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Sungai Mahakam.

Menurut Sarpin, Sungai Mahakam merupakan jalur lalu lintas utama yang setiap harinya dilintasi ponton namun kontribusinya terhadap PAD Kukar sangat minim.

“Satu kapal yang lewat bisa hasilkan Rp5 juta, tapi tidak masuk ke APBD kita. Pendapatan dari Kota Bangun, Muara Muntai, dan Muara Wis tidak jelas ke mana arahnya,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pungutan yang terjadi di Jembatan Mahakam untuk ponton melalui speedbot yang sering lewat.

“Apakah itu dikelola daerah? Harusnya jelas. Jangan kita hanya bergantung pada bagi hasil pusat,” tegasnya.

Sarpin menilai bahwa potensi PAD Kukar masih sangat besar dan belum tergarap optimal. Ia mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk usulan audit berkala setiap tiga bulan terhadap semua jenis pengelolaan aset dan pungutan.

Selain itu, ia juga mengkritik beberapa proyek pembangunan yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pasar-pasar dengan biaya besar namun sepi pengunjung.

“Saya lebih setuju kita bangun ikon abadi seperti Masjid Istiqlal atau Pulau Kumala. Itu membekas dan punya nilai sejarah,” ujar Sarpin.

Ia menyayangkan jika anggaran ratusan miliar hanya digunakan untuk proyek yang tidak memberikan efek jangka panjang.

“Kita harus punya kebanggaan tersendiri sebagai daerah. Jangan sampai tidak ada yang bisa dikenang dari pembangunan saat ini,” pungkasnya. (Adv/fi)