Home » Politik » Gelar Audiensi dengan Massa Aksi, KPU dan Bawaslu Kukar Tanggapi Tuntutan Aliansi Mantik

Gelar Audiensi dengan Massa Aksi, KPU dan Bawaslu Kukar Tanggapi Tuntutan Aliansi Mantik

Kamis,4 Juli 2024 08:02WIB

Bagikan : Array
Jajaran KPU dan Bawaslu Kukar saat menemui massa aksi dari Aliansi Mantik. (Sintesa News)

SINTESANEWS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh puluhan massa aksi dari Aliansi Masyarakat untuk Transparansi Pilkada Kukar (Mantik) yang menggelar demo di depan kantor KPU Kukar pada Kamis (4/7/2024).

Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat sebagai syarat dukungan pasangan calon perseorangan Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais (AYL-AZA) dalam Pilkada Kukar 2024.

Aliansi Mantik meminta KPU Kukar untuk memberikan data nama-nama koordinator pemenangan pasangan AYL-AZA di tingkat kecamatan guna melaporkan penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Menanggapi hal itu, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kukar, Muhammad Rahman, mengaku tidak mengetahui detail nama-nama koordinator Paslon di tingkat kecamatan karena data tersebut diserahkan melalui aplikasi.

“Tugas kami di KPU adalah melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Terkait penyalahgunaan data pribadi oleh koordinator Paslon, itu adalah ranah Bawaslu,” jelas Rahman.

Ia juga menjelaskan bahwa digitalisasi data dukungan adalah ranah pasangan calon, bukan KPU.

“Prosedur data dukungan itu sudah digitalisasi. tugas kita hanya memverifikasi sebaran dukungan. Terkait penginputan data dukungan ke dalam Silon bukan ranah KPU, itu ranah pasangan calon. Kita di KPU hanya membaca data yang sudah diinput dan kita verifikasi,” ungkapnya.

Rahman menyebutkan bahwa data dukungan masyarakat merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga ada prosedur yang harus ditempuh.

Untuk mendapatkan data tersebut, Rahman menyarankan masyarakat bersurat ke KPU Kukar.

“Untuk meminta data itu silahkan bersurat ke KPU. Namun ada mekanisme yang harus ditempuh sampai data itu bisa diberikan apa tidak. Ada prosedurnya misalnya melakukan uji konsekuensi untuk disampaikan ke provinsi dan akan disampaikan ke KPU RI,” tutup Rahman.

Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, yang turut hadir dalam audiensi dengan Aliansi Mantik, menegaskan bahwa Bawaslu Kukar akan menindaklanjuti semua laporan dugaan kecurangan pemilu oleh masyarakat.

Kata Teguh, pasal 185 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa setiap orang yang memberi keterangan atau identitas palsu akan didenda dan dipidana.

“Terkait tuntutan pemalsuan data ini, Bawaslu sudah mengecek dan memproses baik itu di ranah pidana umum dan pidana pemilu. Kalau nanti hasilnya pidana umum, Bawaslu enggak bisa menangani,” jelas Teguh.

Kata dia, Bawaslu Kukar juga telah memeriksa dan sedang memproses laporan pemalsuan data yang dituntut oleh Aliansi Mantik.

“Jika laporan kurang lengkap, kami akan menelusuri lebih lanjut untuk membuktikannya sebagai informasi awal. Kalau ada kejanggalan terkait pemilu silahkan melapor supaya kita telaah melalui prosedur yang berlaku. Kami sampaikan terima kasih atas masukan para aliansi,” pungkasnya. (Ar)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

cb69ca3e-61d6-4002-8894-a924a9d8e08a

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK