SINTESANEWS.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar merencanakan pencairan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk sejumlah partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD.

Keputusan ini diambil setelah Kesbangpol Kukar melangsungkan rapat dengan tim verifikasi Bankeu partai politik belum lama ini.

Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan bahwa Bankeu 2024 akan dibagi menjadi dua periode, yakni periode 2019-2024 dan 2024-2029, dengan total anggaran Rp 1,3 miliar per tahun. Pembagian ini dihitung berdasarkan 3.800 besaran satuan dari suara partai.

“Pembagian Bankeu ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap partai politik yang berhasil mendudukkan kadernya di kursi legislatif,” ujar Rinda, usai menghadiri pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara, Kamis (16/5/2024).

Menurut Rinda, partai politik yang berhasil memenangkan pemilu 2019-2024 akan menerima Bankeu berdasarkan jumlah suara sah dikalikan dengan nilai per suara, yaitu sebesar Rp. 3.800. Namun, untuk pemilu 2024-2029, hanya 7 partai politik yang akan mendapatkan Bankeu.

“Partai politik yang hanya mendapat Bankeu periode 2019-2024 tidak akan mendapat jatah Bankeu lagi seperti PPP, Hanura dan Perindo otomatis tidak dapat jatah Bankeu lagi. Jadi sudah kami jelaskan dan sosialisasi berkaitan itu,” tambah Rinda.

Partai politik akan melakukan dua kali permohonan pencairan Bankeu, yaitu di APBD murni dan di APBD perubahan.

Rinda menekankan pentingnya partai politik untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menjadi satu sebelum tanggal 10 Januari 2025 untuk dipertanggungjawabkan kepada Kesbangpol dan BPK.

Rinda juga mengungkapkan bahwa Kesbangpol akan melakukan FGD dengan tim verifikasi pada akhir bulan Mei untuk mendiskusikan kemungkinan kenaikan nominal bantuan di tahun 2025.

“Besaran kenaikan bantuannya masih kita dalami melalui kajian dan sangat tergantung pada permohonan dari partai politik serta kemampuan daerah,” tutupnya. (ar)