SINTESANEWS.ID- DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera membenahi sistem pelayanan kesehatan, menyusul minimnya tenaga medis dan lemahnya manajemen layanan di berbagai daerah, terutama di kawasan terpencil.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengatakan Pemprov perlu memprioritaskan verifikasi kebutuhan tenaga kesehatan di setiap wilayah. Langkah ini dianggap penting guna memastikan distribusi tenaga medis yang tepat sasaran dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang di fasilitas kesehatan.

“Verifikasi kebutuhan nakes itu penting untuk memastikan distribusi yang adil dan menghindari praktik manipulatif di lapangan,” ujarnya, Jumat (18/4/2025).

Fuad mengungkapkan, saat ini masih ditemukan kasus ketidaksesuaian penempatan pegawai di fasilitas kesehatan. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari lemahnya pengawasan dan manajemen sistem kesehatan.

“Banyak pegawai yang tidak sesuai peruntukannya. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya perhatian serius terhadap sistem layanan kesehatan daerah, terlebih dengan adanya program Gratispol dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang menjanjikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Tanpa pendataan yang akurat, program seperti ini bisa tidak efektif. Persoalan kesehatan akan terus berulang,” jelasnya.

Selain pendataan, Fuad menilai pembenahan sistem manajemen rumah sakit perlu segera dilakukan. Ia mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem administrasi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan.

“Digitalisasi layanan rumah sakit sudah mendesak. Ini akan membantu mempercepat pelayanan sekaligus mencegah kebocoran sistem,” katanya.

Sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan kapasitas, Fuad juga mendorong Pemprov melakukan studi banding ke rumah sakit di luar provinsi atau luar negeri.

“Tidak ada salahnya meniru yang sudah terbukti efektif. Kita jangan gengsi belajar dari rumah sakit besar di luar Kaltim,” pungkasnya. (Adv)