SINTESANEWS.ID – Pada tahun 2023, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji akan memperluas bantuan untuk masyarakat Kukar lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Selain anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, dia juga akan memperjuangkan anggaran untuk pendidikan dan pertanian.
Politisi Gerindra ini menyebutkan bahwa setelah seluruh infrastruktur dasar diperbaiki, ia akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kukar.
“Kita perbaiki pendidikannya, supaya tingkat pendidikan di Kukar jadi lebih tinggi,” ujarnya baru-baru ini kepada sintesanews.id.
Pada tahun 2022, Seno mengalokasikan anggaran besar dari aspirasinya untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kukar.
Menurut dia, perbaikan infrastruktur jalan sangat diperlukan masyarakat Kukar. Pasalnya, masih banyak jalan-jalan rusak di beberapa kecamatan di Kukar.
Setelah mendorong perbaikan infrastruktur jalan, Seno mengaku akan fokus mendorong peningkatan pendidikan penduduk kabupaten kaya sumber daya alam ini.
Berikutnya, setelah infrastruktur terpenuhi, ia menekankan agar pemerintah daerah memastikan peningkatan kualitas SDM.
Usaha meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Kukar, sambung dia, mesti dilakukan lewat pendidikan. Karena itu, Seno akan membantu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas guru.
“Kita harus mempersiapkan SDM yang kompeten dan berkualitas, karena tantangan kita ke depan di situ,” ucapnya.
Sebagai bentuk komitmennya mendorong peningkatan kualitas pendidikan, Seno juga pernah menyoroti realisasi anggaran pendidikan pada APBD Kaltim 2022 yang masih mencapai 15 persen.
Untuk itu, Seno mengharapkan pada APBD Perubahan 2022, Pemprov Kaltim dapat memenuhi realisasi anggaran pendidikan hingga 20 persen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dengan realisasi anggaran yang ada, ia meminta Pemprov Kaltim dapat lebih memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan tersebut, apalagi diketahui APBD Perubahan 2022 mengalami peningkatan.
“Harus dimaksimalkan, mengingat hingga saat ini (anggaran pendidikan) baru mencapai 15 persen, sedangkan dalam amanat UU alokasi wajib 20 persen,” ucapnya. (adv/mb)
