SINTESANEWS.ID – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyelesaikan pembahasan maraton terkait program prioritas infrastruktur bersama Dinas PUPR–Pera.
Dalam rapat tersebut, disepakati perlunya penyesuaian anggaran besar-besaran demi menjaga kesinambungan pembangunan, sejalan dengan efisiensi fiskal yang kini diterapkan secara nasional.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa strategi penyesuaian anggaran ini tidak semata-mata soal pemangkasan, tetapi merupakan langkah terukur untuk memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
“Anggaran perjalanan dinas dipotong signifikan. Sementara untuk program infrastruktur yang belum terealisasi di APBD Murni 2025, kami siapkan dua opsi: dimasukkan ke APBD Perubahan 2025 jika memungkinkan, atau dialihkan ke APBD Murni 2026,” ujar Abdulloh, Sabtu (19/4/2025).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran nasional dan kebutuhan untuk mengakomodasi program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Menurut Abdulloh, refocusing anggaran juga diperlukan untuk menghindari stagnasi pembangunan yang menjadi janji kampanye pasangan kepala daerah tersebut.
“Kalau tidak ada penyesuaian, beberapa program unggulan baru bisa dijalankan tahun depan. Ini tentu harus kami antisipasi sejak sekarang,” tegasnya.
Penyesuaian anggaran tak hanya menyasar Dinas PUPR–Pera, tetapi juga merata ke seluruh instansi. Komisi III juga menegaskan pentingnya memastikan program strategis tetap mendapat ruang dalam APBD perubahan.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, dari total belanja infrastruktur dalam APBD 2025 sebesar Rp6,1 triliun, sekitar 22 persen di antaranya diproyeksikan mengalami penyesuaian atau pergeseran.
Beberapa proyek strategis seperti pembangunan jalan penghubung antarwilayah, perbaikan jembatan, dan peningkatan akses ke kawasan industri menjadi prioritas untuk dipertahankan.
“Kami tidak ingin pembangunan berhenti, hanya karena keterbatasan anggaran. Solusinya adalah efisiensi yang bijak dan realokasi yang tepat sasaran,” tutup Abdulloh. (Adv)
