SINTESANEWS.ID- DPRD Kalimantan Timur memberi tenggat dua pekan kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman. Jika tidak ada kemajuan signifikan, DPRD mengancam akan membentuk panitia khusus (Pansus).

Desakan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang digelar Senin, 5 Mei 2025, di Gedung E DPRD Kaltim. Rapat menghadirkan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas ESDM, Balai Gakkum KLHK, Polda Kaltim, serta pengelola KHDTK dan Fakultas Kehutanan Unmul.

“Jika dalam dua minggu belum ada langkah konkret, kami akan dorong pembentukan Pansus,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas tambang di KHDTK ilegal dan berpotensi dijerat pidana maupun perdata.

DPRD juga meminta Fakultas Kehutanan Unmul untuk menyusun valuasi ekonomi terhadap kerusakan hutan sebagai dasar gugatan ganti rugi.

Dari sisi penegakan hukum, Kepala Balai Gakkum KLHK Kalimantan, Leonardo Gultom, mengungkapkan bahwa penyelidikan terus berjalan. Dari 14 saksi yang dipanggil, 10 telah diperiksa, sementara empat lainnya mangkir. Gultom menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan Polda Kaltim untuk menerbitkan status buron terhadap saksi yang tidak kooperatif.

“Kami juga sedang melakukan uji forensik dan pelacakan bukti fisik di lokasi tambang,” ungkapnya.

Kepala Laboratorium Alam KHDTK Unmul, Rustam Fahmy, menekankan pentingnya perlindungan hutan pendidikan tersebut, yang menurutnya memiliki fungsi ekologis penting bagi Kota Samarinda serta nilai akademik yang tak ternilai.

“Kita tidak ingin kejadian serupa merembet ke kawasan konservasi lainnya seperti Labanan, Bukit Soeharto, dan Sebulu. Penegakan hukum harus tegas,” tegas Rustam. (Adv)