SINTESANEWS.ID- Forum Musrenbang yang digelar di Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah tersebut.
Guntur, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, menilai acara ini sebagai momen yang tepat untuk membahas berbagai isu secara terbuka, terutama terkait dengan infrastruktur jalan nasional yang ada di Kaltim.
Menurutnya, evaluasi terhadap status jalan nasional yang ada di Kaltim harus menjadi prioritas, mengingat banyaknya persoalan yang timbul akibat tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah.
Guntur menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap status jalan nasional di Kaltim. Ia menyarankan agar pemerintah daerah bersama pemerintah pusat melakukan inventarisasi kembali terkait dengan jalan-jalan yang masih statusnya belum jelas.
Menurutnya, jalan-jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat justru sering kali dibiayai oleh anggaran daerah, yang tentu saja membebani keuangan daerah.
Dalam forum tersebut, Guntur juga menyuarakan pentingnya adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Tujuannya, agar setiap proyek pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan efisien dan tidak tumpang tindih.
“Hal ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran yang tidak perlu dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya Jumat 9 Mei 2025.
Salah satu contoh konkret yang disampaikan Guntur adalah terkait dengan pembiayaan infrastruktur jalan nasional. Ia menyebutkan bahwa selama ini banyak proyek jalan nasional yang biayanya ditanggung oleh anggaran daerah, padahal seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurutnya, masalah ini harus segera dibicarakan secara serius dengan pihak Bappenas dan kementerian teknis yang terkait, agar kedepannya ada kejelasan dan pembagian tanggung jawab yang adil.
Guntur juga mengungkapkan harapannya agar masukan-masukan dari DPRD Kaltim dapat menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim.
Ia berharap bahwa pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan peran DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan, terutama yang menyangkut keadilan fiskal dan pembagian anggaran yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa diskusi dalam forum Musrenbang ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Kaltim untuk melakukan advokasi ke pemerintah pusat.
Guntur berharap agar Pemprov Kaltim dapat membawa persoalan-persoalan yang dihadapi daerah ini kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Keuangan, untuk memperoleh perhatian yang lebih serius.
Kaltim, sebagai salah satu provinsi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, tentu memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Selain infrastruktur, sektor lain yang membutuhkan perhatian adalah pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sektor ekonomi yang lebih inklusif.
Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata.(Adv)
