SINTESANEWS.ID – Jembatan Mahakam I, ikon transportasi dan sejarah di Kota Samarinda, kembali menjadi sorotan setelah dua kali ditabrak kapal tongkang sepanjang 2025. Insiden terakhir terjadi pada 28 April lalu, menyusul kejadian serupa pada Februari.

Dampaknya, jembatan yang dibangun sejak era Orde Baru itu kini tak lagi memiliki fender pelindung pilar selama dua bulan terakhir, menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur angkat suara dan mendesak transparansi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim terkait hasil investigasi kerusakan dan ganti rugi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mempertanyakan mengapa hasil pemeriksaan yang dijadwalkan diumumkan pada 5 Mei lalu batal disampaikan ke publik.

“Sudah dua kali jembatan ini ditabrak hanya dalam beberapa bulan, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan hasil investigasi, apalagi tentang siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Masyarakat butuh transparansi,” tegas Reza, Sabtu (10/5/2025).

Menurutnya, kondisi jembatan tanpa fender pelindung sangat membahayakan.

Selain menimbulkan potensi kerusakan struktur lebih lanjut, hal ini juga membuat warga yang melintas setiap hari merasa tidak aman.

“Kalau dibiarkan tanpa pelindung, potensi tabrakan berikutnya bisa saja terjadi lagi. Ini soal keselamatan publik,” lanjutnya.

Politisi Gerindra ini juga menegaskan bahwa perbaikan fisik dan kompensasi dari pihak penabrak harus segera direalisasikan.

Ia meminta BBPJN dan instansi terkait membuka data teknis serta kronologi kejadian, termasuk proses identifikasi kapal dan perusahaan tongkang yang bertanggung jawab.

“Sampai hari ini, belum juga ada informasi resmi tentang siapa penabrak terakhir, dan bagaimana proses tuntutan ganti rugi itu berjalan. Harus ada ketegasan negara di sini,” ujar Reza.(Adv)