SINTESANEWS.ID – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, secara tegas mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik ilegal yang marak terjadi di sektor pertambangan, terutama yang berkaitan dengan pengangkutan hasil tambang (hauling) menggunakan jalan umum.
Menurutnya, tindakan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat dan perlu segera dihentikan.
Salehuddin menekankan bahwa praktik “numpang” jalan umum untuk aktivitas hauling bukan hanya sekadar pelanggaran peraturan daerah, namun lebih dari itu, juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya serta merusak infrastruktur jalan yang dibangun dengan uang rakyat.
Ia menilai hal ini sudah berlangsung cukup lama dan sudah saatnya ditindaklanjuti dengan serius.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Penggunaan jalan umum untuk hauling tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Jalan yang dibangun dengan uang rakyat harus dilindungi, bukan dirusak oleh kegiatan yang tidak sesuai aturan,” ujar Salehuddin saat ditemui di Samarinda, Rabu (7/5/2025).
Menurut Salehuddin, lemahnya penindakan hukum selama ini menjadi akar permasalahan yang menyebabkan praktik ilegal ini terus berulang tanpa ada efek jera.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja aparat penegak hukum yang terkesan lamban dalam menangani persoalan ini.
“Kalau sudah jelas ada pelanggaran, seharusnya aparat segera memproses secara hukum. Ini bukan isu baru yang tiba-tiba muncul. Masyarakat sudah lama menyampaikan keresahannya, tetapi tindak lanjut dari pihak terkait terkesan lamban dan tidak efektif,” katanya dengan nada tegas.
Dalam pandangan Salehuddin, pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam menegakkan peraturan yang ada, agar kegiatan pertambangan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat umum.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang selama ini melakukan praktik hauling di jalan-jalan umum.
“Pemerintah harus lebih tegas dan tidak memberikan toleransi kepada perusahaan yang jelas-jelas melanggar aturan. Pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menghentikan praktik ilegal ini. Harus ada sanksi yang tegas dan konsisten,” tegasnya.(Adv)
