SINTESANEWS.ID – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya menggelar sidang etik jika ditemukan pelanggaran berat yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi.

Seluruh perangkat pendukung, termasuk toga sidang, telah disiapkan sebagai bentuk komitmen menjalankan fungsi pengawasan etik secara profesional.

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menyebut meski belum pernah ada sidang etik yang digelar hingga saat ini, BK tetap mempersiapkan seluruh aspek teknis sebagai antisipasi.

“Sejauh ini belum ada sidang etik, tapi kami sudah siap. Termasuk soal toga, itu bagian dari tata cara sidang resmi,” ujar Subandi, Selasa (24/6/2025).

BK memiliki peran dalam menjaga tata tertib, etika, dan integritas anggota dewan. Menurut Subandi, mekanisme penyelesaian pelanggaran etik dimulai dari mediasi. Namun, jika tidak menemui titik temu, sidang etik akan digelar sebagai langkah terakhir.

“Sidang etik bukan seremoni. Ini bentuk tanggung jawab kelembagaan jika terjadi pelanggaran serius,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa BK hanya berwenang menyusun dan merekomendasikan sanksi berdasarkan hasil sidang. Keputusan akhir akan diserahkan ke fraksi melalui pimpinan DPRD.

“Kami tidak memberi sanksi langsung. Hasil sidang kami sampaikan sebagai rekomendasi,” tegasnya.

Subandi menyebut jenis pelanggaran yang berpotensi masuk dalam kategori berat umumnya menyangkut pelanggaran sumpah jabatan, kode etik, dan perilaku yang mencoreng martabat lembaga.

Pengadaan toga disebut sebagai bentuk keseriusan BK dalam menegakkan etika, bukan sekadar simbol formal. Ia berharap, langkah ini juga mendorong anggota DPRD lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas kelembagaan.

“Mudah-mudahan cukup dengan mediasi. Tapi kalau sidang harus digelar, kami siap,” pungkasnya.(Adv)