SINTESANEWS.ID – Kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali disorot DPRD Kaltim. Sorotan kali ini tak hanya menyoal rendahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga persoalan hukum dan lemahnya inovasi dalam mengelola potensi ekonomi lokal.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menyebut perlu reformasi menyeluruh terhadap struktur, tata kelola, dan visi bisnis Perusda agar tidak terus menjadi beban keuangan daerah.

“Perusda seharusnya jadi lokomotif ekonomi daerah. Tapi kenyataannya, banyak yang mandek, bahkan tersandung kasus hukum,” tegas Giaz, Jumat (6/6/2025).

Ia mencontohkan Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS) yang kini tengah dipantau karena tersangkut proses hukum di kejaksaan. Menurutnya, situasi ini memperlihatkan lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan terhadap aset publik.

“Ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Kita tidak bisa terus membiarkan Perusda hanya jadi stempel proyek tanpa hasil jelas,” imbuhnya.

DPRD Kaltim, lanjut Giaz, mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMD. Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan model bisnis baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Salah satu ide yang diusulkan Giaz adalah pengembangan ojek online lokal khas Kaltim, sebagai alternatif ekonomi digital yang bisa dikelola oleh daerah dan memberikan dampak langsung bagi warga.

“Bayangkan kalau kita punya platform transportasi digital sendiri. Bisa dikendalikan pemerintah, lebih terjangkau, dan hasilnya kembali untuk daerah, bukan dibawa keluar,” ujarnya.

Giaz menilai, potensi ekonomi lokal sangat besar, mulai dari sektor transportasi, pariwisata, kuliner, hingga logistik, namun belum digarap maksimal oleh Perusda. Menurutnya, pembenahan kelembagaan harus dibarengi dengan keberanian melakukan inovasi.

“PAD bisa naik bukan cuma dari sektor besar. Ekonomi rakyat juga bisa jadi sumber andalan jika dikelola dengan serius dan kreatif,” pungkasnya.(Adv)