SINTESANEWS.ID – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, menaruh perhatian serius terhadap polemik yang terjadi di perairan Kecamatan Muara Muntai, khususnya terkait aktivitas kapal pandu di jalur logistik tambang batu bara.
Ia menilai perlunya forum musyawarah terbuka yang melibatkan seluruh desa terdampak agar tidak terjadi eskalasi konflik sosial.
Menurut Sopan, kawasan perairan Muara Muntai merupakan jalur vital yang memiliki karakteristik geografis menyerupai teluk, yang sangat rentan terhadap gangguan sosial maupun lingkungan.
Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi, termasuk operasional kapal, harus disertai dengan pendekatan yang adil dan berpihak kepada masyarakat lokal.
“Di Muara Muntai ini wilayahnya seperti teluk. Itu titik rawan yang perlu diamankan agar tidak berdampak pada aset masyarakat,” ujar Sopan saat dikonfirmasi awak media, Rabu (18/6/2025).
Ia menyarankan agar persoalan ini tidak diserahkan sepenuhnya kepada satu pihak, tetapi dibicarakan dalam forum kolaboratif. Menurutnya, solusi terbaik dapat ditempuh melalui kerja sama antar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari lima desa di Kecamatan Muara Muntai, terutama Desa Muara Muntai Ilir dan Muara Muntai Ulu yang berbatasan langsung dengan lokasi operasi kapal pandu.
“Harus dimusyawarahkan bersama. Bisa saja dikelola melalui kerja sama antar BUMDes dengan mekanisme yang tetap memberi perlindungan dan manfaat bagi semua desa yang terdampak,” jelasnya.
Sopan juga menyoroti peristiwa kekerasan yang menimpa Kepala Desa Muara Muntai Ilir, yang diduga berkaitan erat dengan konflik pengelolaan jalur kapal tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal bahaya bahwa konflik telah sampai pada titik yang tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut.
“Ini alarm serius. Kita tidak bisa anggap sepele. Pemerintah daerah, DPRD, hingga Pelindo harus ambil bagian dalam menyusun skema yang adil, agar tidak menimbulkan ketegangan sosial berkepanjangan,” katanya.
Ia berharap Pelindo sebagai pihak yang terlibat dalam operasional jalur air tersebut dapat menyusun sistem kontribusi yang proporsional. Desa-desa yang terdampak langsung, tegasnya, layak mendapat porsi manfaat lebih besar dari aktivitas logistik tersebut.
“Kita serahkan juga ke Pelindo soal mekanismenya. Yang penting kontribusinya jelas, dan ada keadilan. Misalnya desa yang terdampak langsung harus mendapat porsi kontribusi lebih besar,” imbuh Sopan.
Lebih jauh, legislator asal PKS ini menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan keputusan sepihak. Musyawarah yang mengedepankan semangat gotong royong dan keterbukaan adalah kunci membangun sistem kolaborasi yang berkelanjutan.
“Kita semua tidak ingin peristiwa ini terulang. Harus ada komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang sehat antar desa, dan keseriusan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang berkeadilan,” tutupnya. (Adv/fi)
