SINTESANEWS.ID – Anggota Komisi II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ria Handayani, mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan skema multiyears atau tahun jamak dalam pelaksanaan program-program strategis yang membutuhkan pembiayaan besar.
Hal ini disampaikan saat pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kukar 2025–2029, Senin (04/08/2025) di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar.
Menurut Ria, daerah-daerah lain seperti Balikpapan maupun pemerintah provinsi sudah lebih dahulu menerapkan model pembiayaan tersebut, yang terbukti mampu mengefisiensikan pelaksanaan proyek pembangunan besar secara bertahap.
“Akan lebih baik kalau kita juga melakukan multiyears, khususnya untuk kegiatan yang membutuhkan biaya besar. Ini salah satu cara untuk mengurangi tekanan anggaran,” ujarnya.
Ia menilai, dengan sistem pembiayaan seperti ini, pemerintah daerah bisa menjaga kesinambungan pembangunan tanpa harus membebani APBD secara tiba-tiba dan besar-besaran dalam satu tahun anggaran.
Selain itu, Ria turut menyoroti kondisi keuangan daerah Kukar yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan pendapatan yang cukup tajam, terutama jika dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Kutai Timur (Kutim).
“Kutim saat ini mengalami peningkatan pendapatan daerah yang signifikan, sementara kita justru menurun. Ini harus jadi bahan evaluasi serius,” tegasnya.
Ia mempertanyakan faktor-faktor yang menyebabkan tren menurunnya pendapatan tersebut, serta bagaimana RPJMD Kukar menjawab tantangan tersebut ke depan.
Bagi Ria, perencanaan keuangan yang tepat dan efisien menjadi fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan lima tahunan.
Penerapan multiyears dan evaluasi kebijakan fiskal diharapkan bisa mendorong kemandirian keuangan daerah.
Menurutnya, saat ini masih banyak program pembangunan yang terbentur keterbatasan anggaran, bukan karena kurangnya ide, tetapi kurang fleksibelnya skema pembiayaan.
Ria menyatakan pentingnya sinergi antara Bappeda, BPKAD, dan DPRD agar setiap program besar yang dirancang bisa benar-benar dilaksanakan dengan realistis dan terukur.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berpikir lebih inovatif dan tidak terpaku pada pola pembiayaan konvensional.
“Kalau daerah lain bisa, kenapa kita tidak? Ini saatnya kita berbenah dalam hal tata kelola anggaran,” tutupnya. (Adv/fi)
