SINTESANEWS.ID – Dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2025–2029 yang digelar di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar, Senin (04/08/2025), perhatian publik tertuju pada masukan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengangkat isu efektivitas program stimulus sebesar Rp100 juta bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf), yang menjadi salah satu misi prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut.
Akhmad Akbar menyoroti pentingnya mekanisme seleksi yang jelas dan tepat sasaran dalam program tersebut. Ia menyebut bahwa pelaku ekraf terdiri atas 17 subsektor dengan karakteristik yang sangat beragam.
“Kalau salah sasaran, itu seperti memberikan motor balap ber-CC tinggi kepada pembalap yang belum mahir. Bisa-bisa malah membahayakan atau sia-sia,” ujarnya.
Kekhawatiran itu muncul karena tidak semua pelaku ekraf memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola dana stimulus besar.
Akhmad Akbar menekankan perlunya transparansi dalam proses seleksi, serta sistem monitoring yang ketat agar penggunaan anggaran daerah benar-benar berdampak positif.
“Kami perlu tahu berapa jumlah APBD yang dialokasikan, seperti apa proses seleksinya, dan bagaimana monitoring-nya dilakukan,” tambahnya.
Menurutnya, program ini sangat potensial jika dikelola secara profesional dan melibatkan evaluasi yang mendalam.
Ia pun mengajak semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program agar tidak meleset dari tujuannya, yakni mendorong tumbuhnya industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, ia menyoroti kekaburan batas antara subsektor yang berisiko membuat implementasi program menjadi bias.
“Ekraf itu garisnya abu-abu. Kita perlu lebih spesifik agar tidak hanya bagus di atas kertas,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pemilihan penerima manfaat tidak bisa sembarangan, melainkan harus berbasis potensi dan kapasitas real.
Masukan Akhmad Akbar ini menjadi bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan kebijakan pembangunan daerah.
Ia mengingatkan agar semangat membangun sektor kreatif tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan pelaku ekraf di lapangan.
“Kami bukan menolak stimulus, kami mendukung. Tapi pastikan benar-benar bisa diakses oleh yang layak dan berdampak. Jangan sampai program strategis seperti ini justru kehilangan makna karena salah kelola,” tutupnya.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dan dihadiri oleh Sekda Kukar Sunggono, Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna, para Wakil Ketua DPRD Kukar, serta anggota dewan lintas fraksi.
Ini menjadi bukti bahwa DPRD Kukar serius dalam menyempurnakan RPJMD agar selaras dengan kondisi riil dan aspirasi masyarakat. (Adv/fi)
