SINTESANEWS.ID-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kutai Kartanegara menggelar sosialisasi tentang sistem peradilan dan kewenangan peradilan Agama di Indonesia yang diselenggarakan di Aula kantor MUI Kutai Kartanegara pada Kamis (12/10/2023).

Sosialisasi ini dibuka langsung oleh KH. Abdul Hanan selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kutai Kartanegara. Adapun narasumber khusus dihadirkan dari jajaran akademisi Universitas Kutai Kartanegara yakni Dekan Fakultas Hukum Abdul Majid Mahmud, dan Dosen Fakultas Hukum Jamaludin.

Dalam acara sosialisasi tersebut narasumber Abdul Majid Mahmud yang biasa disapa Majid menyampaikan bahwa tema dalam sosialisasi ini sangat penting karena tidak lama lagi kita akan dihadapkan dengan pesta demokrasi.

“Kenapa kita ambil tema ini karena ada kaitannya dengan politik dimana tahun 2024 kita akan memilih pemegang kekuasaan di Negara kita” ujar Majid

Ia juga menjelaskan bahwa di Indonesia terjadi pembagian kekuasaan yakni eksekutif, legislates dan yudikatif dan ketiganya menjalankan fungsi check and balance.

“Di Indonesia ini ada check and balance antara penguasa di Indonesia ini baik penguasa peradilan, penguasa eksekutif dan penguasa legislatif” jelas Majid.

Ia juga menjelaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia berbeda dengan sistem peradilan yang ada di Negara-negara tetangga contohnya Malaysia dan Brunei Darussalam

“Sistem peradilan kita itu tidak sama dengan Malaysia atau Brunei. Kalau di Malaysia itu sitem peradilannya ada Dipertuan agung sedangkan di Indonesia ada Mahkamah Agung dan ada empat peradilan dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara”.

Kegiatan sosialisasi ini berjalan dinamis dan dialogis karna adanya interaksi tanya jawab antara narasumber dengan peserta yang berasal dari mahasiswa Unikarta, beberapa tokoh masyarakat dan perwakilan instansi pemerintahan Kutai Kartanegara. (adv/ir)