SINTESANEWS.ID – Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara, Aji Ali Husni, memberikan tanggapan terkait permintaan operasional sebesar Rp50 juta per tahun dari Ketua DPD KNPI Kukar yang baru.
Ali menyebut, permintaan tersebut merupakan bagian dari program kerja yang telah disusun oleh kepengurusan KNPI yang baru saja dilantik.
“Ini akan kami sinergikan dengan program kami dan tentu akan kami diskusikan lebih lanjut bersama teman-teman dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” ujarnya saat diwawancara oleh awak media pada Minggu (20/4/2025).
Ia menyebutkan, usulan anggaran tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari instrumen yang dirancang KNPI untuk menjawab tantangan yang dihadapi di lapangan.
Salah satu alasan utama munculnya permintaan tersebut adalah karena banyaknya kegiatan di tingkat kecamatan yang perlu difasilitasi oleh DPD KNPI.
“Pertumbuhan organisasi kepemudaan di tingkat kecamatan sangat tinggi. Banyak permintaan pelatihan dan peningkatan SDM melalui organisasi kepemudaan,” ungkap Ali.
Dia juga mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan juga membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, permintaan ketua KNPI ini akan di pertimbangan secara baik demi wujudkan SDM kepemudaan di Kukar yang aktif, kreatif, dan berinovasi.
Ali bilang, banyaknya kegiatan dan permintaan dari masyarakat, KNPI dinilai perlu mendapat dukungan dana yang memadai agar bisa menjalankan peran pembinaan dengan lebih optimal.
DPD KNPI Kukar saat ini menaungi puluhan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tersebar di berbagai kecamatan, yang aktif dalam berbagai bidang.
“Alhamdulillah, OKP-OKP ini juga tumbuh subur. Ini menunjukkan bahwa pembinaan yang kami lakukan selama ini berjalan dengan baik,” kata Ali.
Menurutnya, tingginya animo masyarakat, khususnya kalangan pemuda, terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan adalah pertanda positif.
Sehingga, pihaknya tetap mendukung penuh kegiatan kepemudaan, termasuk melalui sinergi dengan DPD KNPI sebagai mitra strategis.
Namun, untuk merealisasikan permintaan operasional tersebut, tetap harus melalui pembahasan dan mekanisme yang berlaku di pemerintahan daerah.
“Yang jelas, kita terbuka untuk membahas hal ini secara bersama, karena tujuannya sama: memberdayakan dan membina pemuda di Kukar,” pungkasnya.(Adv/ah)
