SINTESANEWS.ID- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera memberikan dukungan operasional dan personel guna memperkuat pengawasan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman, yang tengah disorot akibat dugaan aktivitas tambang ilegal.

“Petugas di lapangan butuh dukungan nyata, bukan hanya instruksi. Harus ada kendaraan, SDM, dan logistik agar kawasan seperti KHDTK benar-benar terlindungi,” tegas Ananda, Selasa (6/5/2025).

Ia menilai lemahnya pengawasan di KHDTK disebabkan minimnya fasilitas dan tenaga pengamanan. Menurutnya, Pemprov perlu segera mengalokasikan bantuan operasional seperti motor hutan dan kendaraan patroli untuk memungkinkan pemantauan rutin yang efektif.

Saat ini, proses penyelidikan terhadap dugaan tambang ilegal di KHDTK masih berjalan, namun terganjal belum ditemukannya saksi kunci. Sejumlah pihak telah diperiksa, namun belum ada kemajuan signifikan dalam proses hukum.

“Kami minta kasus ini diusut tuntas. Jangan berhenti di permukaan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Ananda menegaskan bahwa KHDTK tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium alam pendidikan, tetapi juga sebagai pelindung lingkungan kota. Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap eksploitasi ilegal bisa berdampak besar terhadap ekosistem.

DPRD Kaltim, kata Ananda, akan mendorong penguatan kebijakan perlindungan kawasan konservasi, termasuk usulan pembentukan tim pemantau independen yang melibatkan akademisi, LSM lingkungan, dan tokoh masyarakat.

“Ini bukan cuma soal tambang ilegal. Ini soal keberanian kita menjaga hutan sebagai benteng terakhir peradaban,” pungkasnya. (Adv)