SINTESANEWS.ID- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti keterbatasan lahan pemakaman publik di sejumlah daerah, yang kini mulai tergantikan oleh tren pemakaman swasta.

Meskipun dinilai lebih tertata, ia mengingatkan bahwa tidak semua warga mampu menanggung biaya tinggi yang dikenakan di fasilitas pemakaman swasta tersebut.

Menurutnya, kondisi ini menguatkan urgensi peran pemerintah dalam menyediakan lahan pemakaman yang layak, terjangkau, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi ekonomi.

“Kita sadar dan sangat mengetahui bahwa masyarakat tidak semua memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan mampu. Untuk itu, tetap harus disediakan lahan pemakaman publik,” tegas Andi Satya, Senin 20 Mei 2025.

Ia menyebutkan bahwa penyediaan lahan pemakaman seharusnya menjadi bagian dari pelayanan dasar yang tidak boleh diabaikan.

Terlebih, permukiman di kawasan perkotaan semakin padat, sementara ketersediaan lahan terbuka terus menipis.

“Pemakaman itu kebutuhan mendasar. Ini soal menghormati dan memuliakan kehidupan sampai akhir. Negara wajib hadir, terutama untuk warga yang tidak mampu,” ujarnya.

Dalam menyikapi keterbatasan anggaran, Andi Satya juga membuka opsi partisipasi publik melalui skema hibah lahan dari warga atau pihak swasta yang memiliki kemampuan lebih. Ia menganggap langkah tersebut bisa menjadi bentuk gotong royong sosial yang bernilai tinggi.

“Siapa tahu ada warga atau pihak yang mampu dan bersedia menghibahkan tanahnya untuk dijadikan lahan pemakaman. Saya kira itu akan sangat mulia dan patut diapresiasi,” katanya.

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk merealisasikan ketersediaan lahan pemakaman.

Pemerintah daerah, kata Andi, perlu mengidentifikasi wilayah potensial serta mengatur peruntukan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak berbenturan dengan rencana pembangunan lain.

“Harus ada peta jalan yang jelas. Jangan sampai masyarakat kesulitan mencari lahan pemakaman saat sedang berduka. Ini bisa jadi tekanan sosial baru jika tak diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.

Andi Satya juga mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota segera membuat kebijakan khusus mengenai standar minimal ketersediaan lahan pemakaman di tiap kecamatan.

Ia menilai, kebijakan tersebut akan memberi jaminan pelayanan publik yang lebih merata dan berkeadilan. (Adv)