SINTESANEWS.ID – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan akan bertindak tegas terhadap anggota legislatif yang kerap mangkir dari rapat paripurna tanpa alasan yang sah.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa absensi beruntun tanpa keterangan bisa berujung pada teguran tertulis hingga rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW).
Dalam keterangan resminya, Subandi menyebutkan bahwa sanksi tersebut mengacu pada Tata Tertib DPRD Kaltim, di mana anggota dewan yang tidak hadir enam kali berturut-turut tanpa alasan jelas, akan dikenai proses penindakan.
“Kalau sudah tiga kali tidak hadir, kami sampaikan dulu secara lisan ke fraksinya. Tapi kalau sampai enam kali berturut-turut tanpa keterangan, BK akan keluarkan rekomendasi teguran tertulis,” ujar Subandi di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Teguran tersebut, lanjut dia, akan diteruskan ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti bersama fraksi masing-masing. “Pimpinan akan bersurat atau memanggil fraksi terkait. Jika fraksi tidak menyeriusi, bisa berdampak serius bagi anggota yang bersangkutan, termasuk proses PAW,” tegasnya.
Hingga Rapat Paripurna ke-15 yang digelar pekan ini, Subandi menyebut sudah ada beberapa anggota dewan yang tercatat tiga kali absen berturut-turut. Namun, belum ada yang mencapai ambang batas enam kali.
Meski begitu, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu enggan membeberkan identitas legislator yang dimaksud. “Belum saatnya kita buka ke publik. Tapi datanya ada dan kami pantau,” ujarnya.
BK, lanjut Subandi, memiliki tanggung jawab menjaga integritas dan kedisiplinan lembaga legislatif. Ia menyayangkan jika ada wakil rakyat yang justru lalai menjalankan tugas utama mereka sebagai representasi konstituen.
“Kehadiran di paripurna itu bentuk tanggung jawab moral dan politik. Kalau itu saja dilanggar, lalu bagaimana bisa menyuarakan aspirasi rakyat dengan maksimal?” ucapnya.
Pihaknya berharap teguran lisan yang disampaikan lebih awal dapat menjadi peringatan, sehingga tidak perlu sampai ke tahap teguran resmi atau PAW. Ia juga meminta fraksi-fraksi lebih proaktif mengawasi kehadiran kadernya dalam setiap agenda penting dewan.
“Semua fraksi punya tanggung jawab internal. BK akan bersikap objektif dan tegas jika pelanggaran terus berulang,” tutup Subandi.(Adv)
