SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, memberikan klarifikasi atas tudingan pelecehan profesi advokat yang dilayangkan Tim Advokasi Bubuhan Advokat Kaltim. Namanya disebut dalam laporan resmi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim, menyusul insiden pengusiran kuasa hukum RS Haji Darjad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada akhir April 2025.

Dalam keterangannya, Kamis 8 Mei 2025, Andi Satya menegaskan bahwa tindakan yang diambil dalam forum RDP sepenuhnya mengacu pada tata tertib DPRD dan tidak dimaksudkan untuk merendahkan profesi advokat.

“Pimpinan rapat mempersilakan perwakilan hukum meninggalkan ruangan secara baik-baik. Forum ini berada dalam kewenangan DPRD dan dilindungi oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk hak imunitas,” ujar Andi.

Ia menjelaskan, undangan RDP sudah dikirimkan kepada pihak manajemen RS Haji Darjad jauh hari sebelum rapat dilangsungkan. Namun, manajemen disebut tidak hadir dan justru mengutus kuasa hukum yang tidak tercantum dalam daftar undangan utama.

“Komisi IV memutuskan tidak melanjutkan pembahasan dengan pihak yang tidak mewakili manajemen langsung. Karena keputusan penting seperti hak-hak karyawan memerlukan kehadiran pihak berwenang dari rumah sakit,” ungkapnya.

Andi menilai, kehadiran kuasa hukum di forum tersebut justru menggeser fokus diskusi dari solusi substantif ke arah perdebatan yuridis, yang bukan tujuan utama dari RDP.

“Sebaiknya manajemen hadir langsung agar publik mendapatkan penjelasan yang transparan. RDP bukan tempat untuk bersilat lidah hukum, tapi mencari penyelesaian konkret atas keluhan karyawan,” tambahnya.

Menanggapi laporan ke BK DPRD Kaltim, Andi menyatakan siap memberikan klarifikasi kapan saja jika diperlukan. (Adv)