SINTESANEWS.ID – Rentetan banjir dan longsor yang melanda Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam beberapa pekan terakhir memunculkan kekhawatiran baru soal dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. DPRD Kaltim menyoroti minimnya pengawasan terhadap tambang aktif yang dinilai memperparah kerusakan alam, terutama di kawasan hulu sungai dan perbukitan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyebut bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi tak bisa hanya disalahkan pada cuaca ekstrem. Ia menilai pola kerusakan ekosistem akibat eksploitasi tambang yang tak terkendali ikut memperbesar potensi bencana.
“Memang curah hujan tinggi, tapi jangan abaikan fakta bahwa banyak daerah aliran sungai sudah rusak. Aktivitas tambang, terutama yang tidak ramah lingkungan, jelas berkontribusi memperparah banjir dan longsor,” tegas Syarifatul, Minggu (8/6/2025).
Politisi dari Dapil Bontang–Kutai Timur–Beras ini meminta Pemprov Kaltim untuk segera melakukan evaluasi total terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah dikeluarkan, terutama di wilayah yang rawan bencana.
“Evaluasi jangan hanya di atas kertas. Harus ada pengawasan teknis dan investigasi lapangan, agar kita tahu tambang mana yang berisiko terhadap lingkungan,” ujarnya.
DPRD juga mendorong penindakan tegas terhadap perusahaan tambang yang terbukti abai terhadap reklamasi dan penanggulangan dampak ekologis. Sya’diah menekankan, keberadaan sektor tambang memang vital bagi ekonomi daerah, tetapi tidak boleh mengorbankan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.
“Kita tidak anti-tambang. Tapi tambang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Jika terbukti memicu bencana, izinnya harus dicabut,” katanya.
Ia menambahkan, frekuensi cuaca ekstrem yang semakin tinggi seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk memperketat regulasi tambang dan meningkatkan kapasitas mitigasi bencana.
“Kalau tidak dikendalikan, ke depan kita akan menghadapi bencana yang lebih besar. Pemerintah harus segera bertindak,” tutupnya.(Adv)
