SINTESANEWS.ID- DPRD Kalimantan Timur mendesak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) segera mengumumkan hasil investigasi kerusakan Jembatan Mahakam I pasca insiden tabrakan kapal tongkang pada 26 April 2025.
Hingga pertengahan Mei, laporan yang dijadwalkan keluar awal bulan belum juga dirilis, memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai lambatnya penyampaian hasil investigasi berpotensi menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran publik, apalagi kondisi jembatan kian rawan karena belum memiliki fender pelindung.
“Sudah dua bulan tanpa fender, tapi belum ada kejelasan. Ini soal keselamatan ribuan pengguna jalan setiap harinya,” tegas Reza, Minggu (11/5/2025).
Sementara itu, BBPJN berdalih proses analisis masih berlangsung. Kepala BBPJN Kaltim, Hendro Satrio, menyatakan bahwa data pemeriksaan lapangan masih dalam tahap pengolahan. “Masih diolah dan diproses,” katanya singkat melalui pesan tertulis.
Desakan juga diarahkan kepada PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra, perusahaan pemilik tongkang yang menabrak jembatan, agar segera memulai pembangunan kembali fender sebagai bentuk pertanggungjawaban. Reza menekankan bahwa progres perbaikan harus dilaporkan secara terbuka.
“Kami minta transparansi, termasuk dari pihak perusahaan. Ini infrastruktur vital dan menyangkut kepentingan publik,” tegas politisi Gerindra itu.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Irhamsyah, menambahkan bahwa investigasi juga melibatkan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
Ia menyebut ada evaluasi tambahan terhadap kekuatan struktur jembatan, mengingat usianya yang telah melampaui 30 tahun.
“Selama menunggu hasil akhir, kendaraan bertonase berat dilarang melintas demi menghindari risiko kerusakan lebih lanjut,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Dishub Kaltim mengarahkan kendaraan berat untuk melintasi Jembatan Mahulu.
“Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi sementara hingga kepastian struktur Jembatan Mahakam I diumumkan secara resmi,” pungkasnya.(Adv)
