SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyerukan agar pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator dalam pengembangan koperasi, tetapi juga menjadi pembina aktif yang mengawal jalannya koperasi secara sehat dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa koperasi rentan disalahgunakan apabila tidak diawasi secara serius oleh pemerintah.
Dalam keterangannya, Sapto menyebut bahwa pengawasan koperasi tidak boleh setengah hati.
Ia menyoroti maraknya koperasi yang hanya aktif secara administratif, namun tidak menjalankan fungsinya sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Jangan sampai koperasi menjadi wadah yang disalahgunakan. Masalah anggaran bukan soal utama. Yang penting koperasi harus legal, pengurusnya jelas, dan semua prosesnya transparan,” tegasnya, Jumat (23/5/2025).
Sapto menilai bahwa koperasi yang ideal bukan hanya memiliki izin resmi, tetapi juga dikelola oleh pengurus yang memahami prinsip koperasi dan mampu menjalankan operasional secara akuntabel.
Pemerintah, menurutnya, harus hadir memberikan pelatihan, pendampingan, dan audit berkala guna mencegah penyimpangan.
Ia menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar alat formalitas atau syarat administratif untuk mendapatkan bantuan dana.
Jika pemerintah tidak mengambil peran lebih aktif dalam pembinaan, maka koperasi justru bisa menjadi celah praktik-praktik tidak sehat, termasuk potensi penyelewengan dana.
“Pemerintah harus menjadi pembina, bukan penonton. Jangan hanya menerbitkan izin lalu dilepas begitu saja. Kalau koperasi gagal, bukan hanya anggotanya yang rugi, tapi kepercayaan publik juga hilang,” ujarnya.
Lebih jauh, Sapto juga mendorong pembentukan sistem pemantauan koperasi berbasis digital yang bisa diakses oleh masyarakat.
Transparansi, menurutnya, merupakan salah satu kunci agar koperasi tetap berjalan sesuai prinsip gotong royong dan keadilan ekonomi.
Ia juga berharap ada sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga keuangan, untuk memperkuat ekosistem koperasi.
Termasuk di dalamnya insentif bagi koperasi yang aktif dan sehat, serta sanksi tegas bagi koperasi fiktif atau bermasalah.
“Dengan komitmen serius dari pemerintah dan dukungan regulasi yang kuat, koperasi bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” pungkas Sapto.(Adv)
