SINTESANEWS.ID- DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mendesak percepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029.
Langkah ini diambil agar program unggulan seperti Gratispol dan Jospol dapat segera diselaraskan dengan visi-misi kepala daerah terpilih.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan surat tersebut merupakan bagian dari kewenangan legislatif dalam mendorong sinkronisasi program pembangunan daerah.
“Kami sudah bersurat ke Pemprov Kaltim untuk mempercepat penyusunan RPJMD. Jangan sampai molor, karena kita akan segera masuk pembahasan APBD 2026,” ujarnya.
Ananda menambahkan, DPRD telah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Ketua DPRD, Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi untuk membahas urgensi RPJMD. Hasilnya, seluruh unsur pimpinan sepakat mendorong percepatan pembahasan tersebut agar tidak mengganggu proses perencanaan anggaran ke depan.
Menurutnya, RPJMD adalah pedoman utama pembangunan daerah yang harus memuat program-program strategis, termasuk janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Salah satunya adalah program Gratispol, yang mencakup bantuan seragam sekolah dan program pendidikan gratis lainnya.
“Pansus sudah kami bentuk untuk membahas RPJMD, termasuk rencana konsultasi dengan DPR RI,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan pihaknya telah menyesuaikan struktur APBD agar selaras dengan program prioritas kepala daerah.
“RPJMD sedang kita integrasikan dari RPD yang ada. Kita juga akan lakukan top-up anggaran melalui refocusing untuk mendukung program 100 hari kerja gubernur,” jelas Sri, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia memastikan program seperti seragam sekolah gratis bisa langsung diakomodasi dalam revisi anggaran dan RPJMD yang tengah disusun.
“Kami juga berkoordinasi dengan tim transisi dan Banggar DPRD agar pelaksanaannya bisa segera dieksekusi,” pungkasnya. (Adv)
