SINTESANEWS.ID – Kekecewaan terhadap PT Pertamina Patra Niaga terus menguat di kalangan legislatif Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan akan merekomendasikan pergantian manajemen Pertamina di wilayah Kaltim karena dinilai gagal menjalankan komitmen layanan publik.
“Kita akan rekomendasikan kepada Pertamina pusat untuk mengganti manajemen serta pimpinan Pertamina yang ada di Kalimantan Timur,” tegas Husni kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Pernyataan tersebut merespons belum terealisasinya janji Pertamina untuk membuka layanan bengkel gratis bagi masyarakat yang kendaraannya rusak akibat penggunaan BBM bermasalah.
Janji itu sebelumnya diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kaltim pada 9 April 2025 lalu.
Dalam forum tersebut, Region Manager Retail Sales Kalimantan, Addieb Arselen, menyatakan bahwa Pertamina akan menunjuk satu bengkel resmi di setiap kabupaten/kota sebagai titik layanan.
Namun, hingga kini, mekanisme detail layanan tersebut belum pernah diumumkan secara resmi kepada publik.
Ketiadaan progres konkret itu membuat DPRD Kaltim mempertanyakan keseriusan Pertamina.
Husni menyebut, hingga saat ini tidak ada laporan tertulis maupun koordinasi lanjutan yang menjelaskan implementasi janji tersebut.
“Jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Ini bukan sekadar janji dalam forum, tapi menyangkut hak publik yang harus ditegakkan,” ujar Husni.
Di sisi lain, upaya klarifikasi dari media kepada pihak Pertamina juga menemui jalan buntu. Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan dari Pertamina Balikpapan, Edi Mangun, belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan, meskipun sudah membaca pesan singkat yang dikirimkan.
DPRD Kaltim menyatakan akan terus mengawal isu ini dan tidak segan membawa persoalan ke level nasional jika tidak ada itikad baik dari Pertamina.
“Kami akan pastikan masyarakat mendapat layanan yang dijanjikan. Kalau perlu, kami bawa ke DPR RI atau Ombudsman,” tutup Husni.(Adv)
