SINTESANEWS.ID – Hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang dapat tertampung di sekolah negeri untuk tahun ajaran 2025/2026. Angka ini memicu kekhawatiran atas minimnya akses pendidikan menengah yang terjangkau di kota industri tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyebut kondisi ini sebagai krisis yang tidak boleh dibiarkan. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mengambil langkah konkret agar seluruh siswa mendapat hak atas pendidikan yang layak.
“Ini kondisi yang memprihatinkan. Pemerintah harus hadir untuk menjamin pendidikan bagi semua, bukan hanya separuh siswa,” tegas Damayanti, Minggu (22/6/2025).
Selain mendesak penambahan ruang belajar dan pembangunan sekolah baru, Damayanti juga menekankan pentingnya dukungan untuk siswa yang terpaksa bersekolah di swasta. Menurutnya, subsidi pembiayaan dari pemerintah harus disiapkan agar pendidikan tetap dapat dijangkau seluruh kalangan.
“Kalau sekolah negeri tidak mencukupi, dan anak harus ke swasta, maka biaya juga harus jadi tanggung jawab bersama. Jangan biarkan keluarga menanggung beban sendiri,” ujarnya.
Salah satu kendala terbesar dalam pembangunan sekolah di Balikpapan adalah keterbatasan lahan. Sebagai kota yang sudah padat, pemerintah diminta mulai mempertimbangkan opsi membangun sekolah vertikal atau memanfaatkan aset lahan milik provinsi.
“Pembangunan sekolah bertingkat adalah alternatif yang realistis. Tapi perencanaannya harus matang, agar bisa mengakomodasi kebutuhan jangka panjang,” jelas Damayanti.
Ia juga menyoroti peran penting sekolah swasta dalam menopang sistem pendidikan daerah. Namun, tingginya biaya masuk kerap menjadi hambatan bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah.
“Sekolah swasta tidak boleh ditinggalkan. Pemerintah perlu intervensi dengan skema subsidi agar akses tetap terbuka bagi semua anak,” katanya.
Damayanti menegaskan, persoalan pendidikan di Balikpapan tak bisa ditangani dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan kebijakan terpadu dan kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
“Kalau tidak ditangani sekarang, krisis ini akan berlarut dan menimbulkan kesenjangan yang makin lebar,” pungkasnya.(Adv)
