SINTESANEWS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berkembang dinilai harus diimbangi dengan sistem ketahanan pangan yang andal. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyikapi potensi lonjakan kebutuhan pangan di kawasan IKN dan sekitarnya.
Menurut Sarkowi, pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah inti IKN akan memicu lonjakan permintaan pangan dalam waktu dekat. Tanpa perencanaan yang matang, hal ini dapat menimbulkan krisis distribusi dan kelangkaan.
“Ini bukan persoalan lima tahun lagi, tapi sudah mulai terasa dari sekarang. Ketersediaan dan distribusi pangan lokal harus dipastikan berjalan lancar dan mencukupi,” ujar Sarkowi, Jumat (16/5/2025).
Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, Otorita IKN, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menyusun strategi pangan yang tangguh dan terintegrasi. “Tidak bisa sendiri-sendiri. Harus ada peta jalan yang disusun bersama agar semua potensi bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Langkah cepat, menurut Sarkowi, juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan OPD terkait, seperti membangun cadangan pangan daerah serta memperkuat kelembagaan petani dan nelayan. Ia menyebut hal ini krusial sebagai benteng pertama ketika krisis pangan global kembali menghantui.
“Kalau kebutuhan melonjak tapi distribusi kita masih lemah, itu bisa berdampak pada inflasi dan ketimpangan. Pemerintah daerah jangan tunggu pusat dulu. Kita mulai dari sekarang,” ucapnya.
Sarkowi juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur sejatinya memiliki potensi besar di sektor pangan, mulai dari pertanian, perikanan, hingga peternakan. Namun, potensi ini selama ini belum dikelola secara optimal dan cenderung terpisah-pisah antarwilayah.
“Setiap kabupaten punya kekuatan sendiri. Ada yang unggul di hortikultura, ada yang di beras, dan ada juga perikanan. Tinggal bagaimana menyatukan kekuatan itu dalam satu sistem logistik pangan daerah,” paparnya.
Ia mendorong agar potensi-potensi tersebut diidentifikasi lebih dalam dan diintegrasikan langsung ke dalam sistem ketahanan pangan nasional. Terlebih, IKN akan menjadi simbol negara yang seharusnya juga berdiri di atas sistem pangan yang mandiri.
“Jangan sampai ibu kota negara baru justru bergantung pada daerah lain. Ini saatnya Kaltim membuktikan bisa menjadi lumbung pangan modern dan berkelanjutan,” pungkas Sarkowi.(Adv)
