SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur mendorong pemerintah pusat segera memberikan kewenangan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada pemerintah daerah.
Langkah ini dipandang strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kedaulatan ekonomi di tingkat lokal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, menilai pengelolaan sejumlah fasilitas sungai seperti tambatan kapal, pengolongan, dan terminal perairan yang masih dikuasai oleh BUMN dan pihak swasta menyebabkan potensi pendapatan daerah tersumbat.
“Kalau pengelolaan ini diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah (Perusda), potensi PAD bisa melonjak. Selama ini kita hanya jadi penonton, sementara pihak luar meraup keuntungan besar,” ujar Husni, Kamis 5 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa aset strategis yang berada di wilayah Kaltim seharusnya dikelola secara langsung oleh daerah demi kepentingan masyarakat lokal, bukan semata-mata menjadi sumber laba bagi entitas eksternal.
“Ini bukan soal anti investasi, tapi soal keadilan ekonomi. Wilayah kita harus bisa memanfaatkan sumber dayanya sendiri,” tegas politisi Golkar itu.
Sebagai bagian dari penguatan argumen, Komisi II DPRD Kaltim telah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan, yang dinilai sukses menata pengelolaan Sungai Barito melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan pusat. Dalam waktu dekat, Komisi II juga berencana meninjau pengelolaan kawasan Sungai Musi di Sumatera Selatan sebagai rujukan tambahan.
Husni mengungkapkan, komunikasi awal dengan Kementerian Perhubungan sudah dibangun, termasuk melalui Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), yang disebut telah menjembatani dialog ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Sudah mulai ada titik terang. Kita dorong agar ada skema pengelolaan bersama, atau paling tidak penugasan resmi ke Perusda dengan porsi adil bagi daerah,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penguatan peran Perusda dalam pengelolaan DAS bisa menjadi instrumen penting dalam upaya diversifikasi ekonomi Kaltim, terutama menjelang transisi dari ekonomi berbasis tambang menuju sektor yang lebih berkelanjutan.
“Jika kita ingin kemandirian fiskal, maka daerah harus diberi hak mengelola sumber dayanya sendiri. Ini bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal kedaulatan,” tutup Husni. (Adv)
