SINTESANEWS.ID- Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungan penuh terhadap program layanan kesehatan gratis “GratisPol” yang digagas Gubernur Kaltim.

Namun, pelaksanaannya diminta menunggu dasar hukum yang jelas agar tidak menabrak aturan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV, Haji Baba, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Selasa (29/4/2025).

Rapat tersebut membahas kesiapan pelaksanaan program yang menjadi janji layanan kesehatan universal bagi masyarakat Kaltim.

“Rapat ini penting untuk menjawab kegelisahan publik soal realisasi janji layanan kesehatan gratis di Kaltim,” ujar Haji Baba.

Meski mengapresiasi niat baik pemerintah, Komisi IV menegaskan bahwa legalitas program tetap menjadi prioritas.

Menurut Haji Baba, pelaksanaan GratisPol harus menunggu payung hukum yang memadai agar tidak menyulitkan pemerintah daerah di kemudian hari.

“Kita juga mau terapkan sekarang, tapi kalau belum ada dasar hukumnya ya bikin repot kita,” tegasnya.

Saat ini, lanjutnya, Pemprov Kaltim masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Bahkan, Gubernur Kaltim dikabarkan tengah melakukan koordinasi langsung ke Jakarta, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri.

Komisi IV menekankan bahwa setiap penggunaan dana publik harus dilandasi regulasi yang sah.

“Sebaik apa pun niatnya, kami ingin program ini dijalankan dengan tertib dan sah secara hukum. Karena ini menyangkut hak masyarakat,” pungkas Haji Baba. (Adv)