SINTESANEWS.ID – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi perlindungan lahan pertanian yang lebih kuat, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), demi menjaga ketahanan pangan regional di tengah ekspansi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam pernyataannya, Sabtu (17/5/2025), Firnadi menilai ancaman alih fungsi lahan menjadi isu serius yang bisa menggagalkan upaya swasembada pangan di Kaltim jika tidak ditangani sejak dini.

“Kita belum punya regulasi yang cukup kuat untuk mencegah petani menjual lahan. Tanpa perlindungan, lambat laun lahan pertanian akan habis,” ujar Firnadi.

Kukar diketahui merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Kaltim. Namun, perkembangan infrastruktur dan nilai jual lahan yang terus meningkat di kawasan penyangga IKN menyebabkan banyak petani tergoda melepas lahannya.

Firnadi menegaskan, keberadaan Kukar sebagai lumbung padi Kaltim sangat strategis untuk menopang kebutuhan pangan, terutama jika IKN sudah beroperasi penuh. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan pertanian harus menjadi prioritas.

“Pembangunan IKN tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan daerah. Kita harus siapkan regulasi dan insentif agar petani tetap mau bertahan di lahannya,” katanya.

Selain soal lahan, ia juga menyoroti isu regenerasi petani yang semakin mengkhawatirkan. Minimnya minat generasi muda untuk bertani membuat masa depan pertanian di Kukar berada di ujung tanduk.

“Kalau tidak didorong, yang bertani hanya tinggal generasi tua. Lama-lama bisa habis. Maka penting ada program regenerasi yang terstruktur,” tegasnya.

Firnadi mengakui bahwa dukungan dari pemerintah daerah sudah terlihat dalam bentuk mekanisasi dan pembinaan. Namun, tanpa jaminan atas ketersediaan lahan, seluruh upaya itu dinilainya bisa sia-sia.

“Produksi kita sudah bagus, tinggal bagaimana dipelihara dan dijaga dari ancaman alih fungsi lahan,” pungkasnya.(Adv)