SINTESANEWS.ID- Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menyatakan sikap tegas terhadap perusahaan pelayaran yang dinilai lalai menyelesaikan kerusakan Jembatan Mahakam I usai insiden tabrakan kapal tongkang pada Februari lalu.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kaltim, Senin (28/4/2025), Sabaruddin mengecam PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra karena belum menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki fender jembatan yang diperkirakan menelan biaya Rp35 miliar.
“Kami sudah empat kali melayangkan surat, tapi tak direspons dengan baik. Ini sangat kami sayangkan,” tegas Sabaruddin.
DPRD telah merekomendasikan agar izin operasi perusahaan dievaluasi hingga kemungkinan dicabut. Dari lima panggilan resmi, empat kali diabaikan, dan saat hadir, perwakilan yang datang tidak memiliki kewenangan.
“Oleh sebab itu, kami minta perwakilan perusahaan tersebut untuk keluar dari ruangan,” ujarnya.
Masalah makin pelik setelah insiden baru terjadi pada Sabtu malam (26/4/2025), ketika tongkang milik PT Energi Samudra Logistik kembali menabrak Jembatan Mahakam I. Pilar jembatan terlihat miring, diperparah belum adanya perbaikan fender sebelumnya.
Sebagai respons, DPRD bersama instansi terkait merekomendasikan penutupan jalur Sungai Mahakam selama dua bulan demi keselamatan. Meski berisiko mengganggu aktivitas ekonomi, dewan menegaskan keselamatan publik sebagai prioritas.
“Kalau terjadi sesuatu, mereka harus bertanggung jawab. Kami sudah memberi batas waktu. Jika tidak ada solusi dan SOP belum jelas, kami akan menutup lalu lintas di bawah jembatan,” tutup Sabaruddin. (Adv)
